Suara.com - Rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengimpor KRL Bekas masih belum berlangsung. Pasalnya, saat ini pihak KCI masih menunggu kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Jadi hasil rapat di Kemenko Marves tanggal 6 Maret isinya adalah bahwa proses impor KRL bukan baru masih dalam tahap review oleh BPKP," ujar Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).
Menurut dia, saat ini tim BPKP dan KCI telah bertemu dengan tim di Jepang yang memasok KRL ke dalam negeri. Didiek menyebut, tim tersebut sudah melihat bahwa KRL yang akan diimpor sebenarnya masih beroperasi.
"Dan, melihat sendiri bahwa kereta-kereta yang akan diimpor itu masih beroperasi hingga sekarang," ucap dia.
Namun demikian, Didiek memastikan, perseroan tetap menunggu kajian dari BPKP itu selesai. Kemudian, baru melangsungkan impor KRL dari Jepang.
"Sehingga, memang apa yang menjadi catatan rapat di Kemenko Marves ini menjadi review oleh BPKP dan saat ini KAI dan KCI masih menunggu hasil review dari BPKP," imbuh dia.
Sebelumnya, encana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk melakukan impor KRL bekas dari Jepang menjadi polemik. Hal ini setelah, impor KRL itu terganjal restu dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Padahal, Kementerian teknis terkait Kementerian BUMN dan Perhubungan telah memberi lampu hijau aksi korporasi KCI. Alasannya, Kemenperin ingin KRL bisa menggunakan produk lokal buatan PT INKA.
Namun meski ditentang, impor KRL ini memang sangat urgensi bagi KCI. Sebab, gerbong KRL yang digunakan sudah lewat masa operasional. Sehingga, jika dipaksakan beroperasi, maka akan berbahaya dari sisi keselamatan.
Baca Juga: Cara Dapat Tiket Kereta Api Mudik Lebaran
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan, untuk kebutuhan gerbong KRL saat ini paling relevan melakukan impor. Karena, produksi gerbong KRL di PT INKA tidak bisa dalam waktu cepat, butuh proses hingga 3 tahu.
"Kan saat ini INKA kalau sesuai kebutuhan sekarang nggak bisa penuhi, nggak sanggup penuhi, sementara KCI butuh," ujar Arya kepada wartawan yang ditulis, Selasa (7/3/2023).
Menurut dia, kondisi ini memang dilema. Arya tahu Kemenperin mementingkan produk nasional, akan tetapi saat ini KCI membutuhkan segera gerbong KRL di tengah kenaikan penumpang yang masif.
"Apakah kita tetap tunggu INKA mampu atau kita impor. Itu dilema tapi kita serahkan Kemenperin. Sementara, kebutuhan kita akan gerbong itu naik," ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- 5 Fakta Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Publik Penasaran!
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
Pilihan
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
Terkini
-
BEI 'Kunci' Enam Saham, Ada yang Melesat Ribuan Persen Hingga Terkena Suspensi Ketiga Kalinya!
-
Harga Pembangunan Hotel Hilton Nepal yang Dibakar Massa Habiskan Rp1,9 Triliun
-
Indodax Catatkan Nilai Transaksi Aset Kripto Tembus Rp 15,24 Triliun
-
Sambut HUT ke-130, BRI Jaring Karya Jurnalistik Inspiratif Melalui News Fest 2025
-
Menkeu Purbaya Diminta Moratorium Cukai Rokok, Pengusaha: Industri Padat Karya Bisa Tergerus
-
Perusahaan Milik Elon Musk Pecat 500 Karyawan Via Email, Pesangon Dibayar Akhir November
-
KPR Rumah Minimal Punya Gaji Berapa? Simak Gambarannya di Sini
-
Dituduh Kartel Bunga Pindar, AFPI: Kami Ikuti Arahan OJK Demi Lindungi Konsumen!
-
Industri Horeka RI Wajib Berubah atau Kehilangan Daya Saing
-
Dari Berantas Stunting Hingga Dukung UMKM, Jadi Jurus Jitu BUMN Dorong Ekonomi Lokal