Suara.com - East Ventures, perusahaan venture capital yang terbuka pada seluruh sektor (sector-agnostic) dan pelopor investasi startup Indonesia yang telah mendukung lebih dari 300 perusahaan teknologi di Asia Tenggara, bersama Katadata Insight Center dan PwC Indonesia meluncurkan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023, yang menjadi edisi ke-4 sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020.
Laporan riset EV-DCI 2023 merupakan pengukuran daya saing digital Indonesia dengan tema “Keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia”.
“Secara holistik, terjadi pemerataan adopsi digital yang sangat baik di semua provinsi (di luar provinsi baru hasil pemekaran) yang sudah East Ventures petakan selama empat tahun berturut-turut. Ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi infrastruktur digital Indonesia di masa depan dan akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru ke seluruh pelosok Indonesia. Apresiasi yang tertinggi untuk pemerintahan Indonesia, di mana perkembangan digital yang pesat dan mulai merata ini terjadi di dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama dengan semua jajaran pemerintah yang terlibat. Dengan infrastruktur digital yang kuat dan merata, bertumbuhnya inovasi baru di segala sektor yang inklusif dan berkesinambungan, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari investor, founder, startup, konsumen, perusahaan swasta hingga BUMN, kita melangkah lebih cepat dan lebih dekat dalam mencapai keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Willson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures.
EV-DCI 2023 menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. Daya saing digital di daerah-daerah di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Ini terlihat dengan skor EV-DCI 2023 sebesar 38,5 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 35,2 (2022) dan dua tahun sebelumnya, yaitu 32,1 (2021).
Direktur Katadata Insight Center, Adek Media Roza, mengatakan bahwa peningkatan daya saing digital turut dialami di provinsi di luar 10 besar.
“Perbaikan nilai median selama 4 tahun berturut-turut menggambarkan peningkatan daya saing digital, khususnya pada provinsi peringkat menengah dan bawah,” ujar Adek ditulis Kamis (6/4/2023).
Nilai spread atau selisih antara skor provinsi tertinggi (DKI Jakarta - 76,6) dan terendah (Papua Tengah - 23,3) untuk EV-DCI 2023 yaitu 53,2, turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 48,3 pada 2022. Namun, peningkatan spread ini bukan disebabkan pemerataan digitalisasi yang memburuk, akan tetapi disebabkan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat.
Laporan riset EV-DCI juga dilengkapi dengan hasil survei terhadap 39 perusahaan digital, analisa 8 sektor, serta perspektif dari 22 tokoh. Perspektif ini mencakup para pengambil kebijakan di pemerintah, antara lain Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Kesehatan, dan lainnya. Selain itu perspektif juga mencakup para founder startup seperti Presiden Traveloka, CEO KoinWorks, CEO Nusantics, dan lain sebagainya.
Para tokoh dan narasumber tersebut memberikan perspektif dalam menguatkan upaya peningkatan ekonomi digital menuju keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Para tokoh menegaskan langkah serta strategi yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Baca Juga: Dorong Perempuan Milenial di Jambi Miliki Penghasilan dan Daya Saing Lewat Nail Art Class
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong para pemain telekomunikasi aktif membangun infrastruktur jaringan sampai ke pelosok. Pemerintah juga terlibat dalam penyediaan jaringan tulang punggung melalui proyek Palapa Ring dan satelit multifungsi Satria. Di sisi hilir, pemerintah bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengadakan pelatihan keterampilan teknologi digital.
Pemerintah juga menggelar pelatihan literasi dan pembinaan usaha agar pelaku usaha kecil dan menengah melek pemasaran digital melalui program Bangga Buatan Indonesia. Dan yang terpenting saat ini adalah pemerintah ingin kebijakan yang menyangkut dengan masalah koordinasi antara pusat dan daerah yang seringkali tidak selaras menjadi lebih baik ke depannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap pertumbuhan digital dapat dinikmati semua rakyat Indonesia.
"Ekonomi digital diharapkan mempunyai ekonomi yang inklusif, agile, berkelanjutan, serta dapat memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa memanfaatkan pertumbuhan digital tersebut. Dalam kerangka pengembangan ekonomi digital 2022-2030, tentu ini dapat berkontribusi untuk mencapai visi negara Indonesia 2045," ucapnya.
Ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan yang didukung konsumsi yang kuat dan digitalisasi yang semakin meluas. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di berbagai sektor. Pemerintah bersama sektor swasta bekerja sama dalam menjaga perkembangan digitalisasi di sektor-sektor esensial seperti fintech, logistik, edutech, dan healthtech.
Kolaborasi bersama sektor swasta sebagai komitmen mewujudkan keadilan digital tersebut tergambarkan dari beberapa wawancara yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang mendorong transformasi digital UMKM melalui kolaborasi dengan e-commerce.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026
-
Rupiah Meriang Lagi! Ditutup ke Level Rp17.859 per Dolar AS
-
KOSPI dan IHSG Kompak Anjlok Parah, Pasar Saham Merana
-
Khofifah Paparkan Realisasi Pendapatan APBD Jatim 2025 Tembus 104,65 Persen