Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik sistem Sensus Pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan setiap 10 tahun sekali.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Jakarta, Senin (15/5/2023).
"Saya mendukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 ini. Dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu, Pak Kepala BPS ya? Menurut saya juga kelamaan," kata Jokowi.
Presiden bilang seharusnya sensus ini dilakukan 5 tahun sekali karena anggara yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak, sehingga data yang didapatkan juga jauh lebih akurat karena lebih terkini atau update.
"Sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap lima tahun lah. Biayanya juga enggak banyak, berapa sih mungkin Rp3 triliunan menurut saya," katanya.
Jokowi berujar data terkini menjadi sesuatu hal yang yang penting bagi sektor pertanian, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan.
"Tapi penting, bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling ter-update, terkini," paparnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
Terkini
-
Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut, KLH Pastikan Gugatan ke PTAR Terus Berjalan
-
Mulai 2028, Bensin Wajib Dicampur Etanol 20 Persen
-
Kepala BGN: Program MBG Dongkrak Penjualan Motor jadi 4,9 Juta Unit pada 2025
-
Jelang Imlek dan Ramadan, Pertamina Tambah 7,8 Juta Tabung LPG 3 Kg
-
24 Perusahaan Lolos Seleksi Tender Waste-to-Energy, Lima Diantara Asal China
-
Bahlil Tegas soal Pemangkasan Produksi Batubara dan Nikel 2026: Jangan Jual Harta Negara Murah
-
Wujudkan Asta Cita, BRI Group Umumkan Pemangkasan Suku Bunga PNM Mekaar hingga 5%
-
Susul Bauksit, Bahlil Kaji Larangan Ekspor Timah Mentah
-
Antusiasme Tinggi, Waitlist Beta Bittime Flexible Futures Batch Pertama Gaet Ribuan Partisipan
-
Danantara Mau Beli Tanah Dekat Masjidil Haram, Jaraknya Hanya 600 Meter