Yah, Tak Semua PNS Dapat Jatah Daya Tahan Tubuh

Suara.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak semuanya mendapatkan jatah makanan penambah daya tahan tubuh. Hanya PNS di bidang tertentu yang mendapatkan insentif daya tahan tubuh.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Lisbon Sirait mengatakan, PNS yang mendapatkan jatah daya tahan tubuh merupakan PNS yang berisiko menurunkan seperti, PNS di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bekerja di laboratorium atau divisi IT yang bekerja di depan komputer.

"Makanan penambah daya tahan tubuh itu diberikan kepada pegawai yang memiliki risiko daya tahan tubuhnya turun. Jadi kalau yang di lab, ada juga yang misalnya berhadapan terus dengan komputer itu kan bisa mengganggu mata. Kalau bekerjanya tidak ada risiko seperti DJA, paling-paling yang orang di IT," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Lisbon menuturkan, jatah daya tahan tubuh diberikan tidak berbentuk uang, tapi makanan yang mengandung nutrisi baik bagi tubuh seperti susu, hingga vitamin.

"Ini diberikan dalam bentuk barang seperti susu, vitamin, tidak dalam bentuk uang. Ini diperlukan karena pegawai kita itu perlu kita dorong untuk dapat bekerja dengan kondisi yang fit," imbuh dia.

Akan tetapi, Lisbon tidak merinci jenis pekerjaan yang mendapatkan jatah daya tahan tubuh itu. Pasalnya, rincian itu dikembalikan ke Kementerian/Lembaga masing-masing.

"Itu pun kalau pengalaman di masing-masing K/L nggak prioritas," kata dia.

Besaran Daya Tahan Tubuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif tambahan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam anggaran Kementerian/lembaga. Salah satunya untuk menggangarkan biaya untuk peningkatan daya tahan tubuh PNS.

Baca Juga: Heboh Anggaran Mobil Listrik PNS Nyaris Rp1 Miliar, Kemenkeu Blak-blakan Bilang Begini

Seperti dikutip dalam beleid tersebut, besaran anggaran itu berbeda di setiap provinsi, tergantung dari jumlah PNS yang dimiliki. Anggaran itu masuk dalam satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh.

Berdasarkan lampiran beleid tersebut, kisaran biaya daya tahan tubuh untuk PNS mulai Rp 18 ribu - Rp 25 ribu per orang per hari. Jika ditotal sebulan dengan asumsi 22 hari kerja, maka PNS akan mendapatkan biaya dahan tubuh sebesar Rp 396 ribu - Rp 550 ribu per bulan.

Dari sisi wilayah, biaya daya tahan tubuh PNS berada di daerah Papua, Papua Barat, sampai Papua Pegunungan, yang dibanderol Rp 25 ribu per hari.

Sedangkan, biaya daya tahan tubuh terendah berada di wilayah Jambi, Sumatera hingga Kalimantan Selatan yang dipatok sebesar Rp 18 ribu.

Sementara, untuk PNS di DKI Jakarta akan mendapatkan biaya daya tahan tubuh sebesar Rp 19 ribu atau Rp 418 ribu sebulan.