Sri Mulyani-JK Selfie Bareng Usai Kritik Bayar Utang Rp1.000 Triliun/Tahun

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) diketahui selfi bareng saat menghadiri Pelantikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk periode 2023-2028 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Foto selfie tersebut diketahui dari unggahan Sri Mulyani dalam akun instagram pribadinya @smindrawati yang dilihat suara.com.

Yang menarik, unggahan foto ini dilakukan setelah JK sempat menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait jumlah utang yang harus dibayar pemerintah setiap tahunnya sebesar Rp1.000 triliun.

"Selamat Pak Perry Warjiyo atas kepercayaan dan mengemban amanah kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia," tulis Sri Mulyani dalam keterangan fotonya.

Sri Mulyani juga berpesan kepada Perry Warjiyo agar terus menjaga stabilitas harga, Rupiah dan stabilitas Sektor Keuangan. Terus berkoordinasi dengan Kebijakan Fiskal dan bersama menjaga stabilitas sustainabilitas dan kredibilitas Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia.

"Bersama Pemerintah mendorong pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan menjaga dari resiko turbulensi dunia," tulisnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyindir bahwa pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membayar utang hingga mencapai Rp1.000 triliun setiap tahun dan menjadi pembayaran utang tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri.

"Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK dalam Milad ke-21 PKS di Istora Senayan yang dikutip Senin (22/5/2023).

Kondisi utang yang menggunung ini kata dia adalah salah satu masalah ekonomi yang akan dihadapi ke depannya.

Baca Juga: Komitmen Bangun Bisnis Berkelanjutan, Bank Mandiri Incar Rp5 Triliun dari Penerbitan Green Bond

"Bilamana terjadi terus menerus akan menjadi persoalan yang besar sehingga ia berharap tidak akan terjadi lagi," kata JK.

Di sisi lain, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengakui jika UU membolehkan pemerintah melakukan hutang 60 persen dari pendapatan nasional.

Namun, JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan hutang pemerintah. JK mengingatkan beratnya persoalan bangsa di masa yang akan datang.

Sebelum persoalan tersebut makin membesar dan membahayakan bangsa, maka persoalan tersebut harus diselesaikan.