Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merasa heran dengan lembaga yang meminta mengubah kebijakan Indonesia. Salah satunya, Dana Moneter Indonesia (IMF) yang meminta Indonesia melonggarkan kebijakan larangan ekspor nikel.
Luhut mempertanyakan, permintaan IMF tersebut. Padahal, kebijakan itu untuk membuat Indonesia lebih sehat dan untuk menolong Indonesia menjadi negara maju.
"Saya mau bilang sama dia (IMF), apa sih salah kami buat? Apakah kami salah untuk membuat diri kami sehat dulu baru ke orang lain? Ngapain kami nolong-nolong negara maju, wong kalian sudah maju kok. Kami kan menolong diri kami," ujarnya seperti dikutip dalam acara Economic Update CNBC Indonesia, Senin (10/7/2023).
Dalam hal ini, Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini ingin bertemu dengan Direktur IMF Kristalina Georgieva. Dalam pertemuan itu, Luhut akan membeberkan, sejelas-jelasnya alasan Indonesia melarang ekspor nikel.
"Ya nggak apa-apa, saya janji mau ketemu sama Kristalina nanti di Washington, saya mau jelasin sama dia dan sudah pernah saya jelasin juga dulu," imbuh dia.
Sebelumnya, Luhut membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia dikagumi negara lain. Salah satunya, Australia yang memuji langkah pemerintah melakukan hilirisasi bahan baku seperti nikel.
Hal ini dinyatakannya seusai melakukan kunjungan kerja ke Australia yang mendampingi Presiden Joko Widodo yang diunggah ke akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.
Menurutnya, dengan kebijakan hilirisasi tersebut, Indonesia dengan Australia sepakat untuk mengolah bahan baku di Indonesia.
"Australia mengakui kalau hilirisasi itu bagus, sehingga mereka juga sepakat bahwa bahwa 60 ribu lithium mereka yang mereka ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali. Jadi kita punya lithium sekarang. Tapi saya bilang boleh nggak sekarang kita tambah lagi 60 ribu ton lagi, dan mereka ikut equity participation dalam project itu, sehingga kita lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Saya kira belum pernah kejadian semacam ini," ujar Luhut yang dikutip, Senin (10/7/2023).
Baca Juga: 'Perang' dengan IMF, Jokowi Perintahkan Bahlil: Lawan!
"Mereka melihat mengakui, prime ministernya dan menteri perindustrian kemaren kita temuin, Indonesia sudah sangat maju di sini, dan itu yang membuat ekonomi indonesia salah satu yang kuat sekarang ini, itu saya satu hal satu hal," tambah dia.
Luhut melanjutkan, kebijakan hilirisasi Indonesia juga memberi manfaat negara lain seperti Australia. Karena, negara lain bisa menurunkan biaya memproduksi kendaraan listrik.
"Dan cost australia kan 4x lipat lebih mahal dari kita kalau membuat processing mobil listriknya, kalau di Indonesia costnya lebih turun," imbuh dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Telkomsat - Kemenkes Kerja Sama Mendorong Pemerataan dan Digitalisasi Layanan Kesehatan Berbasis AI
-
Pegadaian Kembali Hadirkan Program Gadai Bebas Bunga
-
Menkeu Purbaya Tegas Sikat Impor Ilegal di Pelabuhan: Saya Nggak Akan ke Pasar
-
Emiten INET Sebentar Lagi Jadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Outsourcing PADA
-
Dari Jalan Cepat hingga Fashion Show, Begini Cara Seru Peserta BPJS Jaga Kesehatan
-
Sektor Produksi Jadi Penopang, BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun hingga September 2025
-
Sama dengan Indonesia, Malaysia Kantongi Tarif 19 Persen dari Amerika Serikat
-
BPJS Kesehatan Luncurkan Gerak Sehat Prolanis: Dorong Masyarakat Aktif Cegah Penyakit Kronis
-
ASEAN dan China Upgrade FTA Versi 3.0, Hapus Hambatan Non-Tarif dan Buka Akses UMKM
-
Potensi EBT Melimpah, Pemerintah Sinkronisasi Aturan Soal Transisi Energi