Suara.com - Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk pengembangan food estate.
"Food estate merupakan salah satu kebutuhan di masa depan. Penduduk kita akan meningkat, dan tentunya food estate akan diperlukan. Saat ini kami sedang mempersiapkan perpres untuk food estate, yang lokasinya berada di Kalimantan," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Jakarta pada hari Kamis.
Menurut data KPPIP, lokasi prioritas food estate akan ditetapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.
Namun, Wahyu menjelaskan bahwa ada wilayah lain yang sedang dipertimbangkan, seperti Humang Hasundutan di Sumatera Utara, yang saat ini sedang dalam proses pemetaan untuk menjadi salah satu lokasi food estate.
"Kami telah menetapkan Area of Interest (AOI) atau pemetaan daerah-daerah mana yang dapat dijadikan food estate di Kalimantan Tengah. Ini sudah ada, kemudian di Humang Hasundutan, Sumatera Utara, dan mungkin juga di beberapa lokasi lain sesuai arahan dari Presiden. Hal ini akan kami masukkan dalam perpres tersebut," tambahnya.
Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus melanjutkan proyek pengembangan infrastruktur irigasi dan jalan di berbagai lokasi prioritas food estate.
"Food estate membutuhkan juga infrastruktur seperti air dan jalan. Oleh karena itu, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki saluran irigasi yang ada di lokasi food estate," kata Wahyu.
Food estate atau lumbung pangan merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang bertujuan untuk membangun lumbung pangan nasional di lahan seluas 165.000 hektar.
Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan model teknologi pertanian 4.0.
Baca Juga: Prajurit Gugur di Papua, Komisi I: Sudah Waktunya Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Diundangkan
Pengembangan food estate menjadi penting karena beberapa isu nasional seperti menjaga ketahanan pangan selama pandemi COVID-19, pertumbuhan populasi, dan ketahanan terhadap dampak ekstrem perubahan iklim.
Berita Terkait
-
Jokowi Panen Jagung di Food Estate Keerom Papua, Lihat Hasilnya Belum Puas
-
Kunker ke Papua, Ini Agenda yang Bakal Dijalani Jokowi
-
Jokowi Terbitkan Perpres Kejar Swasembada Gula Nasional
-
Aturan Baru Jam Kerja PNS, Bisa Kerja Dari Mana Saja?
-
Prajurit Gugur di Papua, Komisi I: Sudah Waktunya Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Diundangkan
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bahlil: Hanya Prabowo dan Soeharto Presiden yang Resmikan Kilang Minyak
-
Penunggak Pajak Jumbo Baru Setor Rp 13,1 T dari Total Rp 60 T
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Saham-saham Konglomerat Ambruk, Reli IHSG Mulai Penyesuaian Harga?
-
Harga Beras SPHP Semua Wilayah Rp 12.500 per Kg, Pengecer Untung?
-
DJP Ungkap Kasus Faktur Pajak Fiktif, Rugikan Negara Rp 170 Miliar
-
Perlancar Distribusi Bantuan, Kementerian PU Buka Fungsional Tol SigliBanda Aceh 24 Jam
-
IHSG Gagal Tembus Level 9.000, Investor Panik Langsung Buru-buru Lego Saham
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan