Suara.com - Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk pengembangan food estate.
"Food estate merupakan salah satu kebutuhan di masa depan. Penduduk kita akan meningkat, dan tentunya food estate akan diperlukan. Saat ini kami sedang mempersiapkan perpres untuk food estate, yang lokasinya berada di Kalimantan," kata Wahyu dalam acara Media Gathering di Jakarta pada hari Kamis.
Menurut data KPPIP, lokasi prioritas food estate akan ditetapkan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.
Namun, Wahyu menjelaskan bahwa ada wilayah lain yang sedang dipertimbangkan, seperti Humang Hasundutan di Sumatera Utara, yang saat ini sedang dalam proses pemetaan untuk menjadi salah satu lokasi food estate.
"Kami telah menetapkan Area of Interest (AOI) atau pemetaan daerah-daerah mana yang dapat dijadikan food estate di Kalimantan Tengah. Ini sudah ada, kemudian di Humang Hasundutan, Sumatera Utara, dan mungkin juga di beberapa lokasi lain sesuai arahan dari Presiden. Hal ini akan kami masukkan dalam perpres tersebut," tambahnya.
Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terus melanjutkan proyek pengembangan infrastruktur irigasi dan jalan di berbagai lokasi prioritas food estate.
"Food estate membutuhkan juga infrastruktur seperti air dan jalan. Oleh karena itu, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki saluran irigasi yang ada di lokasi food estate," kata Wahyu.
Food estate atau lumbung pangan merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang bertujuan untuk membangun lumbung pangan nasional di lahan seluas 165.000 hektar.
Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan model teknologi pertanian 4.0.
Baca Juga: Prajurit Gugur di Papua, Komisi I: Sudah Waktunya Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Diundangkan
Pengembangan food estate menjadi penting karena beberapa isu nasional seperti menjaga ketahanan pangan selama pandemi COVID-19, pertumbuhan populasi, dan ketahanan terhadap dampak ekstrem perubahan iklim.
Berita Terkait
-
Jokowi Panen Jagung di Food Estate Keerom Papua, Lihat Hasilnya Belum Puas
-
Kunker ke Papua, Ini Agenda yang Bakal Dijalani Jokowi
-
Jokowi Terbitkan Perpres Kejar Swasembada Gula Nasional
-
Aturan Baru Jam Kerja PNS, Bisa Kerja Dari Mana Saja?
-
Prajurit Gugur di Papua, Komisi I: Sudah Waktunya Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Diundangkan
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
OJK: Pasar Saham Domestik Stabil, Asing Masih Beli
-
PLN Salurkan Sambung Listrik Gratis untuk 2.533 Keluarga Prasejahtera Lewat Donasi Pegawai
-
Menko Pangan: Kopdes Merah Putih Tak Akan Batasi Perkembangan Ritel Modern
-
PGN Kejar Target Distribusi Gas 877 BBTUD di Jawa Tengah dan Jatim
-
Pangkas Rantai Distribusi, Zulhas Gandeng Koperasi Desa Merah Putih Salurkan Bansos
-
Silaturahmi Makin Mudah, Gojek Hadirkan Solusi Mobilitas Selama Ramadan & Lebaran
-
IHSG Tergelincir ke 7.389, Konflik Perang Iran-AS Bikin Investor Waspada
-
Purbaya Terburu-buru! Mendadak Prabowo Minta Para Menteri Kumpul di Danantara Sore Ini, Ada Apa?
-
Purbaya Buka-bukaan Soal Tekor APBN 2026: Ya Memang Kita Desain Defisit
-
Rupiah Ditutup ke Level Rp16.886 per Dolar AS, Analis: BI Tak Bisa Terus Intervensi