Suara.com - Tiga bakal calon presiden; Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan; beradu gagasan terkait keuangan dan ekonomi dalam diskusi panel di Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).
Poin-poin utama gagasan soal keuangan dan ekonomi penting bagi kandidat presiden menyongsong era pemulihan ekonomi pasca C0vid-19. Di samping itu, pemindahan ibu kota negara juga menjadi bahasan yang krusial terkait sumber-sumber ekonomi yang ada.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan dalam pidato Ganjar, Prabowo, dan Anies terkait keuangan dan Ekonomi.
Ganjar Pranowo
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyampaikan poin-poin penting terkait keuangan dan ekonomi dalam pidatonya. Berikut beberapa poin pentingnya.
1. Potensi Ekonomi Hijau di IKN
Ganjar menyinggung soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak sekadar sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. di IKN nanti, Ganjar percaya akan ada pengembangan ekonomi hijau dan biru. Namun, dengan catatan sumber daya di Kalimantan dikelola dengan baik.
2. Pemberantasan Korupsi
Komitmen akan perbaikan ekonomi erat kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Di sini, masyarakat harus yakin jika pemerintah mampu memberantas karakter-karakter korupsi. Dengan demikian, pelayanan yang baik kepada masyarakat bisa dicapai.
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto banyak memuji kebijakan yang digagas Presiden Jokowi untuk memajukan ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa rinciannya.
1. Hilirisasi Industri
Prabowo mengatakan langkah Jokowi untuk melakukan hilirisasi industri nikel dan sawit. Langkah ini membuat dua komoditas tersebut mampu mengerek pendapatan nasional. Di industri nikel misalnya, hilirisasi membuat pendapatan naik hingga 20 kali lipat. Sementara itu, olahan kelapa sawit bisa manaikkan pendapatan hingga 79 kali. Langkah hilirisasi ini menjadi kebijakan yang sangat berani di mata Prabowo karena Jokowi memutuskannya di bawah tekanan negara lain.
2. Kebijakan Penangkapan Ikan Bagi Nelayan
Kebijakan penangkapan ikan bagi nelayan tanah air juga turut menjadi perhatian Prabowo. Dia memaparkan ada negara yang meminta nelayan Indonesia tak mengambil banyak ikan di laut sendiri sebagai syarat diterimanya kunjungan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Hal ini merupakan sebuah anomali bagi Prabowo karena wilayah penangkapan nelayan Indonesia ada di negara sendiri.
Berita Terkait
-
Menhan Prabowo Minta Pindahkan Makam Pangeran Diponegoro, Ini Tanggapan Sri Sultan HB X
-
Ganjar Janji Berantas Korupsi Jika Terpilih Jadi Presiden 2024, Demokrat Tantang Harun Masiku Segera Ditangkap: Ayo Koordinasi ke DPP PDIP
-
CEK FAKTA: Presiden Joko Widodo Mengganti Menteri Pertahanan karena Tidak Perform?
-
Wali Kota Pariaman Boyong Seluruh Camat dan Kades Ketemu Ganjar Pranowo, Belajar Kembangkan Desa Wisata
-
Anies Baswedan Ungkap Perlu Ada Badan atau Kementerian yang Urus Perkotaan, Eko Kuntadhi: Saya Nunggu Usulan Anies Berikutnya...
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Purbaya Serang Balik Ekonom Ferry Latuhihin: Dia Tak Pernah Pegang Data Ekonomi
-
PT BSA Logistic Indonesia Segera IPO, yang Pertama di 2026
-
Purbaya Pastikan Indonesia Aman dari Status Darurat Energi, Beda dari Filipina
-
Batas Pelaporan SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026
-
Jasamarga: Volume Kendaraan Masuk Jakarta Naik 41,8 Persen
-
Disetujui Prabowo, Purbaya Sebut Bea Keluar Batu Bara Bisa Berlaku 1 April 2026
-
Menkeu Purbaya: Kebijakan Wajib WFH Segera Diumumkan
-
Diskon Tarif 30% Mulai Berlaku Besok untuk 9 Ruas Tol, Ini Daftarnya
-
RI Jepang Kerja Sama Energi, Pengamat: Indonesia Tak Lagi Sekadar Pemasok
-
Purbaya Kesal Diserang Ekonom Terus Menerus: Mereka Gembar-gembor Ketakutan