Ini Alasan Status KEK Sorong di Papua Barat Harus Dipertahankan

Suara.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat Daya tidak dicabut, untuk mempertahankan hal tersebut Bahlil menginstruksikan agar dibangun hilirisasi terutama smelter nikel.

Bahlil optimistis bahwa KEK Sorong bisa mencatatkan realisasi investasi. Bahlil menyebut bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendatangkan investor dari China yang bergerak di bidang smelter dan pabrik baterai di Kawasan KEK Sorong.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mendukung langkah Bahlil untuk mempertahankan KEK Sorong agar dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.

Menurutnya, langkah Bahlil untuk mengundang investor masuk sangat positif untuk berinvestasi di Bumi Cendrawasih tersebut sangat bagus untuk membangun pondasi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia timur.

“Yang jelas menteri investasi tugasnya adalah mendorong investasi. Kalau ada yang mau investasi tidak mungkin ditolak. Mau China atau negara manapun, investasi mereka akan menguntungkan Indonesia,” ujar Piter, Senin (14/8/2023).

Piter menambahkan, potensi untuk mendapatkan keuntungan dari KEK Sorong sangat terbuka, namun pemenuhan bahan baku untuk industri smelter nikel harus tersedia di wilayah itu.

Pasalnya, Piter berpendapat nilai investasi untuk membangun smelter membutuhkan dana yang cukup besar, investor tidak ingin ketika smelter sudah dibangun, namun ketersediaan bahan baku langka maka yang terjadi akan mendatangkan kerugian.

“Investasi di Sorong peluang nya terbuka, wajar saja kalau China mensyaratkan adanya jaminan bahan baku investasi,” paparnya.

“Smelter adalah investasi yang nilainya sangat besar. Mereka pasti tidak mau rugi karena tidak tersedianya bahan baku,” imbuhnya.

Baca Juga: Jadi Content Creator, Grey Ingin Menginspirasi Masyarakat untuk Melek Investasi

Lanjut Piter mengatakan pemerintah juga harus menghitung dan memastikan jumlah smelter dan bahan baku yang dibutuhkan, karena hal itu akan berdampak pada pemenuhan bahan baku terhadap smelter-smelter yang ada di Indonesia.

“Jadi pemerintah sangat perlu memperhitungkan berapa banyak investasi smelter yang akan dibangun disesuaikan dengan tingkat produksi nikel. Jangan sampai kebanyakan bangun smelter dan menyebabkan smelter-smelter tersebut berebut bahan baku,” tukas Piter.

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serius mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong agar dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.

KEK Sorong merupakan satu-satunya KEK di wilayah Papua. Menurut Bahlil, jika tidak ada perkembangan realisasi investasi di KEK Sorong sampai dengan akhir tahun 2023, maka status KEK tersebut dapat dicabut.

Namun Bahlil meminta hal itu tidak dilakukan dan menjadikan dirinya sebagai jaminan.

"KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventaris izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya saya," tegas Bahlil

Mantan Ketua Umum HIPMI ini menambahkan bahwa hilirisasi adalah kata kunci untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan pentingnya harmoni antara kepala daerah dalam memberikan arahan dan kebijakan kepada organisasi perangkat daerah teknis.

“Khususnya DPMPTSP sebagai dinas yang menangani perizinan dan hubungan dengan investor sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan capaian realisasi investasi di Papua Barat Daya,” tandasnya.