Suara.com - Menko Luhut mengungkapkan, pemerintah sedang mempersiapkan sanksi bagi mereka yang bertanggung jawab atas polusi udara. Sanksi ini termasuk kemungkinan penutupan pabrik. Sanksi ini akan berlaku baik untuk pengguna kendaraan pribadi maupun industri.
Dalam hal kendaraan pribadi, Luhut akan memperhatikan emisi karbon. Jika kendaraan pribadi tidak lulus uji emisi tiga kali berturut-turut, pemerintah akan melarangnya beroperasi di jalan raya.
Sementara untuk industri, salah satu persyaratannya adalah memasang perangkat scrubber untuk mengurangi emisi karbon. Jika industri ini tidak mematuhinya, pemerintah akan memberikan peringatan tiga kali sebelum mengambil tindakan penutupan.
Bahkan, Luhut juga tengah mempertimbangkan pengadaan masker yang lebih canggih untuk beberapa kalangan.
"Jadi, apapun nanti diberikan pemerintah, semua harus kita turuti. Karena kalau tidak, kita korbannya. Jadi, sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, semua kemarin sudah harus pakai masker," kata Luhut saat diwawancarai wartawan usai menghadiri rapat di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).
"Tapi masker ini hanya 15 persen (kemampuan menahan polusi udara), jadi kita sekarang lagi adakan masker yang bisa sampai 50 persen," sambung dia.
Dalam kesempatan yang sama ia menekankan pentingnya tindakan ini karena polusi udara, terutama PM2,5, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan.
Menurutnya, masalah polusi udara adalah masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, dia meminta semua orang untuk mematuhi petunjuk pemerintah.
Menurut Luhut, penyebab utama polusi udara berasal dari sektor transportasi, meskipun dia tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lebih lanjut.
Baca Juga: Pilu! Puluhan Anak dan Bayi Sesak Napas Hingga Kena Infeksi Paru Akibat Polusi Udara Jakarta
Luhut menyatakan bahwa semua orang, termasuk anak-anak dan orang tua, bisa terkena dampaknya. Oleh karena itu, dia ingin mewajibkan warga Indonesia untuk kembali menggunakan masker, karena masker dianggap cukup efektif dalam melindungi dari polusi udara.
Rapat Koordinasi tentang Pencemaran Udara di Jabodetabek telah dilaksanakan hari ini dengan kehadiran sejumlah pejabat, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Berita Terkait
-
Makin Gawat! Polusi Udara Jakarta Bisa Bikin Libido Seks Menurun Hingga Mandul
-
Luhut: Semua Orang Bisa Terdampak Polusi Udara, Kita Harus Kompak Hadapi Ini
-
Resep Obat Herbal Untuk Atasi Batuk Akibat Polusi Udara, Gampang Dibuat di Rumah
-
Jakarta Darurat Polusi! Lakukan 6 Hal Sederhana untuk Bantu Mengatasinya
-
Pilu! Puluhan Anak dan Bayi Sesak Napas Hingga Kena Infeksi Paru Akibat Polusi Udara Jakarta
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Terkini
-
Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA
-
Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia
-
Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!
-
Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan
-
Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG
-
Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia
-
Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas
-
Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana