Suara.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Pasalnya dia menolak wacana pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Pria yang akrab disapa Sandi itu kurang setuju jika TikTok Shop dilarang total di tanah air.
Menanggapi pernyataan Sandi tersebut para pedagang justru mengaku kecewa.
"Mungkin Pak Sandiaga Uno belum mengetahui kenapa banyak pedagang yang gulung tikar," kata Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan melalui pesan singkatnya kepada Suara.com Selasa (19/9/2023).
Menurut dia sah-sah saja Sandiaga Uno memiliki pendapat tersebut namun dengan kondisi pasar tradisional yang saat ini mulai sepi imbas kehadiran social commerce seharusnya pernyataan tersebut tak keluar dari seseorang menteri yang memiliki latar belakang pengusaha.
"Namun jika etalase produk kebanyakan yang dari luar negeri ini tentu percuma saja, produk dalam negeri lah yang seharusnya menjadi etalase di e-commerce tersebut," katanya.
Reynaldi tak menampik sepinya pembeli disejumlah pasar tradisional ini imbas kehadiran social commerce seperti Tiktok Shop yang saat ini marak digunakan untuk berjualan online.
"Saat ini kita berhadapan pada salah satu media sosial yang menjual barang-barang dari luar contoh Thailand, Tiongkok, dan beberapa negara lain. Sedangkan pemerintah tidak melakukan advokasi pendampingan terhadap pedagang untuk melakukan penjualan di online shop juga," katanya.
Dirinya pun berharap agar pemerintah bisa bekerjasama dengan beberapa aplikasi seperti TikTok, Shopee dan beberapa aplikasi lainnya untuk dapat mendorong agar algoritma pedagang-pedagang UMKM RI dapat diperkuat.
"Kami yakin bahwa jika ada keberpihakan dari pemerintah dan dapat mendorong agar aplikasi-aplikasi tersebut justru menampakkan keunggulan umkm kita atau produk dalam negeri kita itu akan bisa membantu masyarakat kita atau umkm kita untuk bertahan," paparnya.
Baca Juga: Sepi Pembeli, Blok A Pasar Tanah Abang Kian Memprihatinkan
Disisi lain Reynaldi juga mengatakan para pedaganga juga harus berhadapan pada gempuran produk luar yang harganya jauh lebih murah dari produk dalam negeri. "Disini kehadiran pemerintah di harapkan dan mencari solusi agar ada titik temu antara modernisasi berjualan dapat juga digunakan oleh pedagang-pedagang kita yang masih kecil," katanya.
Sementara itu fakta yang IKAPPI temui ada penurunan omzet 60% secara keseluruhan pasar-pasar tekstil dan untuk pasar tematik seperti Tanah Abang mengalamai penurunan hingga 75%.
"Kita harapkan agar pemerintah melakukan upaya serius dalam menjaga agar eksistensi pasar tradisional yang mengutamakan tawar-menawar, silaturahmi tetap terjaga walaupun di online shop," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan