Suara.com - Presiden Joko WIdodo (Jokowi) akan segera mengakhiri masa jabatannya beberapa bulan lagi. Presiden yang berhasil menjabat selama dua periode ini mengaku ingin pensiun setelahnya.
Menarik disimak, berapa ana pensiun yang akan diterima presiden RI dan apa saja yang diterima presiden setelah pensiun.
Perbandingan uang pensiun dan aset pensiun presiden Indonesia, Malaysia, dan Singapura
Setiap negara tentu memiliki aturan dan anggaran masing-masing terkait dana pensiun pejabat negara, tidak terkecuali presiden. Berikut adalah perbandingan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Presiden Indonesia
Presiden Indonesia yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir.
Gaji presiden Indonesia saat ini adalah Rp 30,2 juta atau enam kali lebih besar dari gaji tertinggi PNS di angka Rp 5,04 juta per bulan.
Pensiunan presiden dan wakil presiden hanya menerima uang pensiun tanpa tunjangan lainnya, meskipun saat ini mereka menerima tunjangan bulanan sekitar Rp32,5 juta.
Uang dan aset pensiun presiden Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) 7/1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam Dihadiri Presiden Jokowi
Selain uang, presiden juga berhak mendapat tunjangan rumah yang mencakup biaya air listrik, telepon, serta perawatan kesehatan keluarga.
Rumah yang diberikan juga akan dilengkapi dengan mobil dinas dan fasilitas keamanan.
Uang dan Aset Pensiun Pemimpin Malaysia
Melansir dari media di Malaysia, mantan Perdana Menteri (PM) di sana diketahui menerima dana pensiun hingga RM 1 juta atau sekitar Rp3,3 miliar. Jumlah ini sesuai dengan Undang-Undang Anggota Parlemen (Remunerasi) 1980.
Selain itu, mereka juga menerima pendapatan kotor bulanan sebesar RM 58.605,15 atau sekitar Rp197 juta.
Sementara itu, bagi para menteri yang mengundurkan diri sebelum waktunya akan mendapatkan RM2 juta, terlepas dari jangka waktu yang sudah mereka habiskan untuk mengabdi pada negara.
Berita Terkait
-
Gantikan Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Menko Maritim dan Investasi, Erick Thohir: Kurang Tidur
-
Prabowo Akan Gelar Pertemuan dengan Kaesang: Sudah Saya Undang Beliau
-
Erick Thohir Pastikan Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam Dihadiri Presiden Jokowi
-
Dari Jokowi hingga Gibran Disenggol Plesetan Mahkamah Keluarga, Kaesang Gak Mau Ikut Campur
-
Sentil Rakyat Suka Berobat ke Luar Negeri, Jokowi Diskakmat Warganet: Salah Satunya LBP
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
Terkini
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa