Suara.com - Ekonomi global bakal menghadapi situasi yang tak mudah dalam waktu dekat, potensi awan gelap yang bakal menyelimuti tidak bisa dihindari lagi.
Sejumlah faktor pemicunya pun semakin banyak, semisal rekor utang, suku bunga tinggi, dampak perubahan iklim, belanja kesehatan, dana pensiun seiring bertambahnya usia, dan perpecahan politik telah memicu ketakutan akan krisis pasar keuangan di negara-negara maju.
Mengutip Reuters, Selasa (17/10/2023) lonjakan biaya pinjaman pemerintah telah menjadikan utang yang tinggi sebagai pusat perhatian dengan para investor menuntut peningkatan kompensasi. Hal itu untuk memegang obligasi jangka panjang dan para pembuat kebijakan mendesak agar berhati-hati terhadap keuangan publik.
Pasalnya, saat ini lebih dari 80% dari kenaikan utang global senilai $10 triliun pada semester pertama hingga mencapai rekor $307 triliun berasal dari negara-negara maju, menurut Institute of International Finance.
"Amerika Serikat, yang berada di ambang batas utang dan hampir gagal bayar, Italia, dan Inggris merupakan negara yang paling memprihatinkan," kata lebih dari 20 ekonom terkemuka, mantan pengambil kebijakan, dan investor besar kepada Reuters.
Mereka tidak memperkirakan negara-negara maju akan kesulitan membayar utangnya, namun mereka mengatakan pemerintah harus melaksanakan rencana fiskal yang kredibel, menaikkan pajak, dan meningkatkan pertumbuhan agar keuangan tetap terkendali. Meningkatnya ketegangan geopolitik menambah beban biaya.
Lingkungan yang rapuh dengan suku bunga yang lebih tinggi dan berkurangnya dukungan bank sentral meningkatkan risiko kesalahan langkah kebijakan yang memicu kehancuran pasar. Kondisi itu seperti yang ditunjukkan oleh krisis anggaran mini di Inggris pada 2022.
Mantan Kepala Ekonom European Central Bank (ECB) Peter Praet mengatakan meskipun utang masih tampak berkelanjutan, namun prospeknya mengkhawatirkan mengingat kebutuhan belanja jangka panjang. "Anda dapat melihat banyak sekali negara saat ini, dan Anda akan melihat bahwa kita tidak jauh dari krisis keuangan publik," pungkas Praet.
Baca Juga: Mau jadi Negara Maju, Pekerja RI Harus Punya Gaji Minimal Rp10 Juta/Bulan
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur
-
Siap-siap, Bank Mandiri Mau Bagikan Dividen Interim Rp 100 per Saham
-
UMKM Terdampak Banjir Sumatera Dapat Klaim Asuransi untuk Pemulihan Usaha
-
Harga Perak Sempat Melonjak Tajam, Hari Ini Koreksi Jelang Akhir Pekan
-
Danantara Bangun 15.000 Hunian Sementara untuk Korban Banjir Sumatera
-
Viral di Medsos, Purbaya Bantah Bantuan Bencana Sumatra dari Luar Negeri Kena Pajak
-
Indodax Setor Kewajiban Pajak Kripto, Mulai dari PPh hingga PPN Transaksi Digital
-
IHSG dan Rupiah Kompak Loyo Hari Ini
-
Program Belanja 2025 Tembus Transaksi Rp272 Triliun
-
Apa Itu Working Capital? Pahami Pengertian dan Pentingnya bagi Kesehatan Bisnis