Suara.com - Ekonomi global bakal menghadapi situasi yang tak mudah dalam waktu dekat, potensi awan gelap yang bakal menyelimuti tidak bisa dihindari lagi.
Sejumlah faktor pemicunya pun semakin banyak, semisal rekor utang, suku bunga tinggi, dampak perubahan iklim, belanja kesehatan, dana pensiun seiring bertambahnya usia, dan perpecahan politik telah memicu ketakutan akan krisis pasar keuangan di negara-negara maju.
Mengutip Reuters, Selasa (17/10/2023) lonjakan biaya pinjaman pemerintah telah menjadikan utang yang tinggi sebagai pusat perhatian dengan para investor menuntut peningkatan kompensasi. Hal itu untuk memegang obligasi jangka panjang dan para pembuat kebijakan mendesak agar berhati-hati terhadap keuangan publik.
Pasalnya, saat ini lebih dari 80% dari kenaikan utang global senilai $10 triliun pada semester pertama hingga mencapai rekor $307 triliun berasal dari negara-negara maju, menurut Institute of International Finance.
"Amerika Serikat, yang berada di ambang batas utang dan hampir gagal bayar, Italia, dan Inggris merupakan negara yang paling memprihatinkan," kata lebih dari 20 ekonom terkemuka, mantan pengambil kebijakan, dan investor besar kepada Reuters.
Mereka tidak memperkirakan negara-negara maju akan kesulitan membayar utangnya, namun mereka mengatakan pemerintah harus melaksanakan rencana fiskal yang kredibel, menaikkan pajak, dan meningkatkan pertumbuhan agar keuangan tetap terkendali. Meningkatnya ketegangan geopolitik menambah beban biaya.
Lingkungan yang rapuh dengan suku bunga yang lebih tinggi dan berkurangnya dukungan bank sentral meningkatkan risiko kesalahan langkah kebijakan yang memicu kehancuran pasar. Kondisi itu seperti yang ditunjukkan oleh krisis anggaran mini di Inggris pada 2022.
Mantan Kepala Ekonom European Central Bank (ECB) Peter Praet mengatakan meskipun utang masih tampak berkelanjutan, namun prospeknya mengkhawatirkan mengingat kebutuhan belanja jangka panjang. "Anda dapat melihat banyak sekali negara saat ini, dan Anda akan melihat bahwa kita tidak jauh dari krisis keuangan publik," pungkas Praet.
Baca Juga: Mau jadi Negara Maju, Pekerja RI Harus Punya Gaji Minimal Rp10 Juta/Bulan
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
Terkini
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam
-
Harga Beras Naik saat Cadangan Pemerintah Cetak Rekor Terbesar, Kok Bisa?
-
Harga Cabai Turun Namun Bawang Putih Naik, Ini Penyebabnya
-
Harga Minyak Dunia Turun Drastis Meski AS-Iran Gagal Gencatan Senjata
-
5 Orang Meninggal, Pelatihan Militer KDMP Dikecam: Dampak Buruk ke Manajemen Koperasi
-
Apa Tugas Komisaris di Perusahaan? Aspri Raffi Ahmad hingga Aktivis Muda Bisa Duduk di Posisi Ini
-
Viral Mufli Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Perusahaan, Berapa Gajinya?
-
Krakatau Posco Perusahaan Apa? Asisten Raffi Ahmad Ditunjuk Jadi Komisaris