Kampung Tanpa Internet Itu Kini Jadi Pionir Akses Jaringan Tanpa Batas

Suara.com - Matahari mulai menyingsing ke barat ketika penulis tiba di sebuah kampung yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Bantul.

Ngentakmangir, sebuah kampung yang berada di wilayah Padukuhan Kwalangan, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul sekilas tidak jauh berbeda dengan kampung lain.

Namun, kampung ini adalah salah satu bukti bahwa perjuangan tidak akan sia-sia jika dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan mewujudkan mimpi yang luhur.

Berbeda dengan daerah lain di DI Yogyakarta, akses internet pernah menjadi 'barang mahal' di Ngentakmangir. Bahkan, tidak hanya 'mahal' melainkan sulit didapatkan.

Jangankan akses internet, sinyal seluler saja kadang hilang atau byarpet (kadang hilang, kadang muncul).

Sejatinya, masyarakat di Ngentakmangir sudah berupaya meminta ke berbagai provider agar mau membuka akses internet di wilayah itu. Sayangnya, karena lokasi yang cukup terisolir membuat semua provider itu kesulitan untuk menyediakan sambungan internet hingga ke wilayah mereka.

"Jangan jaringan internet kabel. Jaringan internet seluler saja di kampung kami itu sangat sulit," ucap Yahya Nur, memulai perbincangan kami pada Senin (16/10/2023) sore.

Yahya mengakui, perjuangan dirinya bersama warga desa tidaklah mudah. Bahkan, masyarakat setempat hampir putus asa dengan kondisi wilayah mereka yang sangat sulit mengakses internet.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) RI, hingga awal tahun 2023, ada 2881 desa yang belum mempunyai akses internet memadai.

Data ini merujuk pada laporan Kemendesa PDTT melalui program pendamping desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan dikutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI1), jumlah pengguna internet di Indonesia 'hanya' 143,26 juta atau sekira 55% dari populasi. Artinya, masih ada 45% sisanya yakni sekira 117 juta masyarakat yang masih belum tersentuh internet.

Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar internet dinikmati di tiap jengkal wilayah Indonesia.

Sebagai informasi, tidak hanya wilayah dengan kategori tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Masih banyak daerah yang tak masuk kategori 3T tetapi tidak tersentuh sinyal. Hal itu, menjadi tantangan tambahan karena kerangka pembangunan infrastruktur saat ini baru mengacu pada daerah 3T yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal.

Hal pula yang menjadi semangat Kementerian Komunikasi dan Informasi agar akses internet bisa didapatkan semua warga Indonesia secara merata.

Kementerian Kominfo pada 2022 lalu bahkan mempercepat transformasi digital nasional, dengan terus membangun infrastruktur digital lebih merata di seluruh tanah air.

Komitmen pemerintah melalui Kementerian Kominfo dalam pemerataan akses internet dibuktikan dengan adanya komitmen pembiayaan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di berbagai daerah.

Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp11 triliun untuk menyebarkan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah ini merupakan 63% dari total anggaran Kementerian Kominfo, yang kemudian dialokasikan kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) untuk penyediaan akses internet. Anggaran Kominfo sendiri mencapai Rp 19 triliun, sehingga Bakti mendapatkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk memastikan akses internet tersedia di seluruh negeri.

Tugas Bakti meliputi pembangunan dan persiapan infrastruktur digital, literasi digital, serta transformasi digital pemerintahan. Untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi telah mengumumkan pembentukan Satgas Bakti Kominfo. Satgas ini bertugas menyelesaikan berbagai proyek yang diamanahkan kepada Bakti, termasuk membangun BTS, mengembangkan jaringan serat optik Palapa Ring, mempersiapkan Hot Backup Satellite (HBS), dan mengoperasikan satelit Satria-1.

Satgas diberikan waktu satu tahun untuk menyelesaikan semua tugas ini. Masa kerja Satgas dimulai dari Oktober 2023 hingga Oktober 2024, sejalan dengan masa jabatan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Kominfo. Saat ini, terdapat 1.277 BTS yang masih belum aktif dan 534 BTS mengalami masalah keamanan yang perlu ditangani di lapangan.