Suara.com - Gelombang boikot Israel kini semakin besar di berbagai negara, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel, juga terus muncul di media sosial.
Netizen yang bergerak tanpa komando satu persatu mengungkapkan merk dan perusahaan yang berkaitan dengan Israel untuk kemudian diboikot dari seluruh dunia.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah McDonald's setelah lokasi di Israel menawarkan makanan gratis untuk personel militer.
Gerakan BDS merupakan inisiatif protes non-kekerasan dengan tujuan menggunakan strategi boikot ekonomi dan budaya terhadap Israel, melakukan divestasi finansial dari negara tersebut, serta mendorong sanksi pemerintah untuk memaksa Israel mematuhi hukum internasional dan mengakhiri kebijakan kontroversial terhadap Palestina.
Aksi BDS yang tersebar di berbagai belahan dunia terinspirasi dari erakan anti-apartheid di Afrika Selatan dan gerakan hak-hak sipil di AS yang berhasil memanfaatkan taktik boikot.
Dikutip dari VOX, Aksi tanpa terorganisasi ini tidak hanya menyasar produk atau perusahaan Israel saja tapi juga semua pihak yang diketahui mendukung serangan Israel terhadap Palestina.
Sejumlah negara yang turut melakukan aksi ini diantaranya Maroko dan Yordania. Meski masyarakat Indonesia juga melakukan hal serupa, aksinya belum semasif warga Maroko yang secara ekstrem memboikot perusahaan yang memiliki hubungan pro-Israel atau menyampaikan pernyataan yang dianggap tidak mendukung perjuangan Palestina.
Sedangkan di Yordania, warga memilih untuk memboikot merek-merek yang mendukung Israel dan memulai kampanye "Dukungan Lokal".
Dampaknya, ada banyak orang yang harus keluar dari pekerjaan mereka. Guna mengatasi hal ini, sejumlah komunitas di negara itu mengadakan bursa kerja yang membantu semua kalangan yang terdampak PHK akibat mendukung Palestina.
Baca Juga: Kenapa PBB Tidak Membantu Palestina? Ternyata Ini Penyebabnya!
Tidak hanya dari Asia dan Afrika, di Eropa, sejumlah akademisi memutuskan untuk tidak menerima dukungan ataupun uang dari Israel.
Salah satunya Profesor Catherine Hall dari University College London yang menolak dana penghargaan ratusan ribu pounds dari pemerintah Israel atas penelitian yang ia lakukan.
Saat ini, berdasarkan data dari BDS Movement, ada lebih dari 30 organisasi dan negara yang tergabung dalam aksi tersebut.
Berita Terkait
-
Riuh Boikot Produk Pendukung Israel, Apa yang Bisa Dipelajari dari Kemenangan Gerakan 'Boycott Divestment Sanctions'?
-
Heboh Boikot Produk Israel, Seberapa Efektif Untuk Menekan?
-
Bela Palestina, China Putuskan Hapus Israel dari Peta!
-
Daftar Produk Pro Israel yang Ramai Diboikot, Ada Banyak di Indonesia
-
Kenapa PBB Tidak Membantu Palestina? Ternyata Ini Penyebabnya!
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri