Suara.com - Misi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Tak cuma dari sisi pemerintah, para stakeholder dan masyarakat secara luas, termasuk para akademisi juga memiliki peluang yang sama untuk saling bahu-membahu mewujudkan misi tersebut.
Pengadaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan petani menjadi salah satu senjata untuk menghasilkan bahan pangan yang melimpah. Pemerintah ingin seluruh petani memiliki akses mudah untuk mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan, sehingga dibuatlah berbagai kebijakan agar mereka bisa mendapatkannya.
Salah satunya melalui skema pupuk bersubsidi.
Sebagai salah satu penyedia pupuk bagi negara, Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan mandat dari pemerintah dan Holding Pupuk Indonesia untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk subsidi sesuai dengan wilayah tanggung jawab yang telah ditentukan.
Menurut Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo, dalam upaya menjaga distribusi pupuk sampai pada petani secara tepat sasaran, maka Pupuk Kaltim memiliki komitmen untuk mengutamakan langkah pengamanan distribusi pupuk subsidi.
"Kami selalu memastikan ketersediaan stok di gudang Pupuk Kaltim hingga proses penyaluran ke level distributor bahkan kios, agar selalu terjaga melalui pengiriman berkala ke wilayah yang menjadi tanggung jawab kami, dengan selalu menjalan prinsip 6 Tepat, yakni Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu dan Mutu," ujarnya, kepada Suara.com, Selasa (31/10/2023).
Budi mengatakan, jumlah pasokan pupuk subsidi yang disiapkan oleh Pupuk Kaltim sudah disesuaikan dengan alokasi yang telah diatur oleh pemerintah lewat Kementrian Pertanian di tiap wilayah, sebagai acuan penebusan pupuk oleh petani yang memang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
"Dengan cara ini, kami bisa mengukur, sekaligus menjamin penyaluran pupuk bersubsidi, apakah sudah tepat sasaran hingga tiba ke tangan petani," ujarnya.
Sebagai langkah lebih lanjut untuk memastikan pengamanan penyaluran pupuk sampai kepada para petani yang berhak mendapatkannya, Pupuk Kaltim secara proaktif menjalin kerja sama secara intens dengan instansi dan lembaga lain dalam mengatasi isu penyelewengan.
Baca Juga: Pupuk Kaltim Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional melalui Berbagai Strategi Inovasi
Koordinasi itu dilakukan dengan distributor, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), dan pemerintah daerah di wilayah wilayah tanggung jawab Pupuk Kaltim,
"Pupuk Kaltim juga mengimbau para petani dan masyarakat agar dapat melaporkan segala bentuk penyelewengan terkait penyaluran pupuk subsidi di lapangan kepada tim KP3 di daerah mereka masing-masing kepada tim posko pengamanan musim tanam yang siap sedia 1x24 jam," ujar Budi.
Selain itu, sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan, Pupuk Kaltim juga mengimplementasi Distribution Planning & Control System (DPCS) dan Retail Management System (RMS) untuk pengawasan dan distribusi pupuk subsidi secara real time.
Saat ini, distribusi pupuk subsidi yang disediakan Pupuk Kaltim dialokasikan untuk wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab perusahaan, yakni Urea mencakup wilayah seluruh Kalimantan dan seluruh wilayah Sulawesi, NTB dan NTT, sedangkan NPK Phonska adalah untuk seluruh wilayah Kalimantan, dan NPK Formula Khusus mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Selain pupuk subsidi, Pupuk Kaltim pun harus memastikan ketersediaan pupuk non-subsidi di gudang-gudang dari lini pertama sampai lini terakhir, sesuai dengan kebutuhan petani setempat.
Berita Terkait
-
Sambut Musim Tanam, Pupuk Indonesia Jaga Ketersediaan Stok Pupuk Subsidi
-
Petani Sumut, Sulteng dan Sultra Sudah Bisa Tebus Pupuk Subsidi Secara Digital
-
Banjarbaru Lapor Kekurangan Pupuk Subsidi, Kementan Dorong Kepala Dinas Pertanian Ajukan Realokasi
-
Tebus Pupuk Subsidi Kini Cukup Pakai KTP
-
2.500 Ton Pupuk Subsidi NPK Kakao Sudah Tersedia untuk Petani di Lampung
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
Harga Daging Ayam Naik Jelang Ramadan, Ini Alasan Mendag
-
LENSA Invoice Material Jadi Langkah Strategis Telkom Akses Perkuat Tata Kelola Digital
-
Sepanjang 2025, TJSL PLN Peduli Jangkau Lebih dari 700 Ribu Penerima Manfaat di Seluruh Indonesia
-
Petani Sawit Protes Penyitaan Kebun oleh Satgas PKH, Regulasi Diabaikan
-
Klarifikasi Menkeu Purbaya usai Bea Cukai Sita Bantuan Bencana Sumatra dari Diaspora
-
Investor Serbu Pasar Saham, IHSG Terbang ke Level 8.300
-
Purbaya Kritik Bappenas soal Anggaran Banjir Sumatra: Diketok Sedikit Biar Kerja Lebih Cepat
-
Dana Tanggap Darurat Kemenpu Dialihkan dari Pos Anggaran, Begini Kata Menkeu
-
Purbaya Gelontorkan Rp 75 Triliun Pulihkan Banjir Sumatra, Cair Bertahap 3 Tahun
-
Rupiah Keok Usai Libur Panjang di Level Rp 16.884/USD