Suara.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima penjelasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN 2023 dan evaluasi capaian kinerja BUMN 2023 serta rencana aksi pembinaan BUMN 2024.
Hal ini disampaikan pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12/2023).
"Komisi VI meminta Kementerian BUMN melanjutkan restrukturisasi keuangan dan penglihatan BUMN, khususnya pada sektor infrastruktur dan kesehatan," ujar Bima saat membaca hasil kesimpulan rapat kerja tersebut.
Komisi VI, lanjut Bima, mendorong Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick untuk melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur, termasuk proyek strategis nasional (PSN). Bima menilai keberlanjutan PSN seperti jalan tol Trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan pelabuhan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Komisi VI juga meminta Kementerian BUMN untuk melakukan penajaman fokus bisnis guna meningkatkan kontribusi dan penciptaan nilai antara lain pada BUMN pangan dan IBC," ucap politisi PDIP tersebut.
Bima menyampaikan agenda holdingisasi BUMN untuk memperkuat kapasitas keuangan dan keunggulan kompetitif harus menjadi fokus ke depan. Hal ini menyasar pada sejumlah program seperti BUMN aviasi, konsolidasi bisnis data center Telkom, dan Danareksa.
"Komisi VI mendorong Kementerian BUMN melakukan hilirisasi produk BUMN untuk penambahan nilai dan bahan mentah melalui penyelesaian pembangunan kilang dan smelter," kata Bima.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengapresiasi kerja keras Erick dalam membawa perubahan di BUMN. Herman menyampaikan progres kemajuan BUMN terlihat dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya memuji Pak Erick karena kinerja. Di samping kegiatan yang sebetulnya padat dan menyita waktu sebagai Ketum PSSI, PSSI pun jadi lebih baik," ucap Herman.
Baca Juga: Capres Jangan Saling Sikut Melulu, Lebih Baik Siapkan Strategi Restrukturisasi BUMN Jika Terpilih
Dengan kinerja dan kepemimpinan yang mumpuni, Herman menilai Erick merupakan sosok yang layak untuk kembali menjadi bagian di pemerintahan selanjutnya. Herman mengatakan upaya Erick dalam melakukan transformasi dan memperbaiki kondisi BUMN seharusnya juga mendapatkan dukungan lebih optimal dari negara ke depan.
"Contohnya soal restrukturisasi keuangan, yang memang sebagian besar dihantam sebelum pandemi, lalu masuk pandemi. Ini tidak mudah, mestinya restrukturisasi ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah," kata Herman.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah Tipis, Kebijakan Purbaya Jadi Sorotan
-
CGPI Award 2025: PT Pegadaian Sukses Pertahankan Predikat Most Trusted Company
-
Jelang Nataru, Pertamina Pastikan Stok Energi Aman
-
Melihat Lebih Dekat Pembangunan Jembatan Kaca Terpanjang di Indonesia
-
Upah Magang Nasional Tahap 1 Cair, Airlangga: Alhamdulillah Sudah Dibayar!
-
Prabowo Disebut Lagi Bersih-bersih Konglomerat Hitam Migas, Mau Rebut Kendali Sumber Daya
-
WIKA Bicara Keuntungan Jika BUMN Karya Jadi Merger
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Shell Akan Kembali Garap 5 Blok Migas Indonesia
-
Dukung Asta Cita, BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR Senilai Rp147,2 Triliun