Suara.com - Pemerintah berencana untuk kembali melakukan pembatasan mobilitas angkutan barang jelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru.
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), Subakti Syukur saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12/2023) kemarin mengatakan, pembatasan operasional angkutan barang selama Nataru kali ini akan mencapai 180 jam dan diselenggarakan pada 22-24 Desember 2023, 26-27 Desember 2023, 29-30 Desember 2023 dan 1-2 Januari 2024.
"Dalam rapat dengan Dirjen Perhubungan Darat, pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas pada beberapa ruas jalan tol telah direncanakan," ujarnya.
Meski begitu, kata Subakti, keputusan pembatasan angkutan barang selama Nataru ini masih perlu disahkan oleh para pemangku kepentingan.
Sebut saja seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum diumumkan.
"Jadi total seluruhnya adalah 180 jam pembatasan yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga pihak yang nanti akan ditandatangani oleh Dirhubdat, Kakorlantas, dan Dirjen Bina Marga," bebernya.
Sementara itu, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menyebut, masih belum dapat memastikan jalur tol kelolaan Jasa Marga mana saja yang akan diterapkan pembatasan angkutan barang selama Nataru mendatang.
"Belum (diputuskan). Mungkin buat gambaran seperti yang Lebaran ya, tapi nanti dievaluasi apakah akan sama mobilisasinya dengan Nataru ini? Itu nanti kita lihat," kata Lisye.
Lebih lanjut, dia juga masih belum dapat memastikan jenis kendaraan angkutan barang yang akan dibatasi pada Nataru.
Baca Juga: Staycation di Villa Manoko Ville Bandung, Ada Kolam Renang dan Bisa BBQ Party!
"Belum tahu juga, bisa jadi tidak sekompleks (saat Lebaran) itu, karena kan mobilisasi saat Nataru di bawah mudik Lebaran," ujarnya.
Perlu diketahui, pembatasan operasional angkutan barang merupakan salah satu kebijakan yang kerap diterapkan pemerintah saat mudik Lebaran dan Nataru untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Dengan aturan ini, maka angkutan barang tidak boleh beroperasi di ruas-ruas jalan tol maupun non-tol dan di waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan.
Adapun pembatasan angkutan barang biasanya diterapkan di ruas-ruas jalan tol dan non-tol yang diprediksi akan mengalami lonjakan kendaraan.
Misalnya pada Lebaran 2023 lalu, pembatasan angkutan barang diterapkan di berbagai ruas jalan tol seperti Tol Jakarta-Tangerang-Merak, Tol Jakarta-Bogor-Ciawi-Cigombong, hingga Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi.
Kemudian untuk jenis kendaraan yang harus mengikuti pembatasan operasional ini, yaitu mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan lebih dari 14.000 kg, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan kereta gandengan, serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian meliputi tanah, pasir, batu, bahan tambang, dan bahan bangunan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan