Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan mengkritik kebijakan Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, terkait anggaran pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Baik PDI-P maupun Muhaimin berpendapat bahwa keputusan pemerintah untuk berutang guna membeli alutsista tidak tepat, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.
"Rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Pak Prabowo justru menambah hutang luar negeri sebesar Rp 386 triliun untuk beli alat utama sistem persenjataan (alutsista)," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024) lalu.
Menurut dia, Prabowo seharusnya percaya pada industri dalam negeri dan tidak membeli alutsista dari luar negeri. "Membangun pertahanan dari kemampuan anak bangsa dalam mengembangkan industri alutsista nasional daripada sekedar beli, beli dan beli bahkan pakai pinjaman luar negeri yang meningkat hingga mencapai Rp 386 triliun rupiah," katanya.
TIdak hanya itu, Hasto juga menyoroti perusahaan yang terlibat dalam pengadaan alutsista tersebut disoroti karena dianggap memiliki keterkaitan dengan Prabowo dan diisi oleh orang-orang yang dekat dengannya.
Perbedaan mencolok terjadi antara kekuatan yang berasal dari rakyat yang berkontribusi dalam membangun pertahanan nasional dengan kemampuan anak bangsa untuk mengembangkan industri alutsista secara mandiri.
Hal ini menjadi perbandingan dengan pendekatan yang lebih bersifat pembelian, bahkan dengan menggunakan pinjaman luar negeri yang jumlahnya meningkat mencapai Rp 386 triliun.
Partai Gerindra yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab kritik tersebut dengan menuding pihak yang mengkritik tidak memahami persoalan geopolitik.
Disampaikan oleh Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, membeli alutsista tidak dapat disamakan dengan pembelian mi instan di minimarket. Ia menekankan bahwa memiliki uang belum tentu cukup untuk membeli alutsista, tidak secepat membeli barang sehari-hari.
Baca Juga: Kronologi PDIP Solo Temukan Contoh Surat Suara untuk Simulasi Hanya Tampilkan 2 Paslon
Menurut dia, perang tidak ada yang direncanakan atau diumumkan sebelum memulai. Seperti contohnya, perang di Ukraina, ketegangan antara Hamas-Israel, dan situasi tegang di Laut China Selatan.
Berita Terkait
-
Mengintip Isi Garasi Budi Djiwandono, Punya Rp 8 M, Apa Mobilnya Sementereng Paman?
-
Survei ICRC: Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud Bakal Bertarung di Putaran Kedua Pilpres 2024
-
Fans Timnas Merapat! Begini Jejak 3 Calon Presiden 2024 untuk Sepak Bola Indonesia
-
Cak Imin Minta 2 Panelis Debat Capres dari Unhan Diganti: Karena di Bawah Prabowo
-
Kronologi PDIP Solo Temukan Contoh Surat Suara untuk Simulasi Hanya Tampilkan 2 Paslon
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok