Suara.com - Tenaga honorer non-ASN akan kembali didata demi kelengkapan dan kebutuhan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan demikian, para non-ASN akan semakin mendapatkan kejelasan status mereka pada tahun 2024.
Proses pendataan non ASN ini merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Peraturan ini menegaskan bahwa status kepegawaian di instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan PPPK, hingga tanggal 28 November 2023.
Pendataan ini berkaitan dengan informasi mengenai Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam Database BKN serta pegawai non ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah.
Langkah ini sejalan dengan Surat MenPAN-RB B/1511/M.SM.01.00/2022 yang mengatur tentang proses pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Sehingga, tenaga honorer dapat memeriksa kebenaran data pribadi mereka dengan memastikan bahwa informasi mereka telah terdaftar dan tercatat secara akurat melalui situs pendataan-nonasn.bkn.go.id.
Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengecekan apakah mereka sudah terdaftar dalam pendataan non ASN atau belum.
Proses pendaftaran dan pengecekan ini dirancang untuk memberikan akses yang mudah dan tersedia bagi semua tenaga non-ASN/honorer di seluruh wilayah Indonesia.
Cara Verifikasi Data Non ASN di BKN
- Buka situs https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman.
- Pilih "Instansi" yang diinginkan.
- Klik "Pengumuman".
- Halaman "Daftar Pegawai Non ASN" akan muncul.
Syarat untuk Terdaftar dalam Pendataan Non ASN
Baca Juga: Tak Hanya Cerdas Akademik, Calon ASN Juga Wajib Lulus Kesehatan Mental
- Menerima honorarium langsung dari APBN untuk Instansi Pusat atau APDB untuk Instansi Daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik secara individu maupun melalui pihak ketiga.
- Diangkat oleh pimpinan unit kerja paling rendah
- Telah bekerja setidaknya selama 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
- Usia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun.
Prosedur Pendaftaran untuk Pendataan Non ASN
- Kunjungi portal Pendataan Tenaga Non ASN di https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/.
- Pastikan data Anda telah didaftarkan oleh Admin Instansi.
- Klik "Buat Akun" dan lengkapi data yang diminta seperti NIK, Nomor KK, nama, tempat/tanggal lahir, nomor handphone, email, dan kode captcha.
- Klik "Lanjutkan".
- Jika sudah terdaftar, Anda akan diarahkan ke halaman pengisian data. Namun, jika belum, akan muncul notifikasi "Anda Belum Didaftarkan oleh Admin Instansi". Silakan laporkan ke instansi masing-masing.
- Lanjutkan proses pembuatan akun dengan mengisi kolom-kolom yang diminta.
- Tentukan password, pertanyaan keamanan, dan jawaban yang harus diingat dan dirahasiakan.
- Unggah scan KTP dan pas foto berwarna dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200 Kb.
- Isi kode captcha dan klik "Lanjutkan" untuk menyelesaikan pembuatan akun.
Cetak Kartu Informasi Akun
- Tenaga non ASN dapat mencetak Kartu Informasi Akun dengan mengklik "Cetak Informasi Pendaftaran" dan masuk ke akun yang sudah dibuat dengan mengklik "Lanjutkan Login Pendaftaran".
- Kunjungi https://pendataan-nonasn.bkn.go.id, masukkan NIK dan password untuk login.
- Unggah ijazah terakhir dengan ukuran file antara 100KB - 1MB.
- Setelah mengunggah dokumen ijazah, lanjutkan dengan pengisian biodata.
- Isi Riwayat Pekerjaan
- Isi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan, yaitu hanya dari instansi tempat penempatan saat ini.
Resume Pendataan Non ASN
- Setelah tenaga non ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halaman resume.
- Periksa kembali semua data-data dan dokumen yang telah diisi dan diunggah.
- Tandai kotak persetujuan dengan membubuhkan tanda ceklis dan klik "Akhiri Proses Pendataan".
- Tenaga non ASN dapat mencetak Kartu Pendataan Non ASN sebagai bukti partisipasi dalam pendataan.
Berita Terkait
-
Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian ATR BPN Naik! Ini Rinciannya
-
240.000 ASN Baru 2024 Akan Ditempatkan di IKN, Jokowi Minta Dipercepat
-
Aplikasi SmartASN Selangkah Lagi Dirilis, PNS Wajib Tahu Fitur dan Potensi Eror
-
Bocoran Jadwal Seleksi CPNS 2024, Setahun Bisa Rekrutmen Tiga Kali
-
Tak Hanya Cerdas Akademik, Calon ASN Juga Wajib Lulus Kesehatan Mental
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Bank Neo Commerce (BBYB) Kena Sanksi OJK, Dampaknya Tidak Main-main!
-
Divonis Praktikkan Kartel Bunga, Pinjol Adakami dan Asetku Didenda Ratusan Miliar
-
KPPU Nyatakan 97 Pinjol Terbukti Lakukan Praktik Kartel, Jatuhkan Denda Rp755 Miliar
-
Orang Singapura Heran, Kok Bisa Harga BBM di Indonesia Stabil?
-
Krisis Energi Global, Menteri Bahlil Garansi: Kita Tidak Impor Solar, Bensin Hanya 50 Persen
-
Dukung Program Pemerintah, Kinerja BSI Solid Awal 2026
-
HIPMI Minta Penerapan Kebijakan Bea Keluar Batu Bara Diterapkan Fleksibel
-
Geopolitik Memanas, Pemerintah Klaim Ekonomi RI Tetap Tangguh
-
Tol Solo-Jogja Padat, Lalu Lintas Tembus 403 Ribu Kendaraan
-
Industri Kretek RI Terancam Punah Gegara Kebijakan Ini