Alasan Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Ditunda

Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas mengungkapkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diubah menjadi lebih dari 6.000 terlebih dahulu karena ketersediaan tempat yang belum memadai.

Anas menjelaskan bahwa saat ini di IKN hanya terdapat 47 tower, di mana setiap tower dilengkapi dengan 60 unit tempat tinggal untuk ASN, TNI/Polri, eselon I, dan lainnya.

"Totalnya tadinya yang pindah 11.916, tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah," ujar Anas saat memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024-2025 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/2/2024).

Selain mengurangi jumlah, rencana pemindahan ASN yang seharusnya terjadi pada bulan Juli akan ditunda hingga setelah bulan Agustus 2024. Menurut Anas, keputusan ini sesuai dengan arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno.

Anas menjelaskan bahwa penundaan waktu pemindahan ASN disebabkan oleh penggunaan sebagian kawasan tersebut untuk keperluan upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Anas menyebut pemindahan ASN akan dibagi menjadi tiga prioritas. Pertama adalah eselon I sebanyak 179 dari 38 kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan.

Kemudian prioritas kedua, 91 eselon I dari 29 kementerian/lembaga dan ketiga sebanyak 378 eselon I dari 59 kementerian/lembaga.

"Total yang akan pindah eselon I sudah disiapkan tempat suami istri di tempat itu. Sambil menunggu tower yang jadi, sebagian nanti teman-teman bisa share sharing, sambil nanti kita punya tiga tahap jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," kata Anas, dikutip dari Antara.

Konsep kantor kementerian dan lembaga yang terdapat di IKN juga tidak seperti di Jakarta. Di sini para ASN akan bekerja sangat efektif dengan basis elektronik sistem.

Baca Juga: Luhut Klaim Satelit Starlink Segera Masuk IKN, Kominfo Tegaskan Belum Ada Izin

"Kantornya nanti juga tidak seperti kantor kita sekarang, di mana kantornya satu orang satu meja. Ke depan konsepnya share sharing jadi sistem pemerintah berbasis elektronik sudah jalan, sistem kerjanya juga basisnya ke depan akan sangat efektif share office, share system, dan seterusnya," ucapnya.