Harga ini adalah rata-rata nasional, bukan harga ditingkat eceran. Kalau sudah sampai ke konsumen bandrol beras kemungkinan akan lebih tinggi.
Pemerintah pun menyadari dan tidak tinggal diam atas situasi ini. Sejumlah strategi pun disiapkan dengan membuka peluang impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand. Selain itu, Bulog (Badan Urusan Logistik) juga akan menggelontorkan beras melalui operasi pasar untuk menstabilkan harga.
Langkah ini mendapat tanggapan beragam. Beberapa pihak mendukung tindakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras dan menekan harga. Namun, ada juga yang khawatir kebijakan ini akan merugikan petani lokal dan justru memicu perang harga antara beras impor dan beras lokal.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) meyakinkan masyarakat tidak perlu resah dengan kelangkaan hingga tingginya harga beras premium di pasar-pasar.
Pasalnya, Mendag Zulhas menyebut masyarakat bisa mengkonsumsi beras Bulog dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Jadi saya berharap masyarakat beralih ke (beras) SPHP, karena kalau premium kan barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang diperlukan (tersedia di ritel)," ujarnya di Jakarta Senin (19/2/2024).
Mendag Zulhas melanjutkan, masyarakat bisa konsumsi beras SPHP, sembari pemenuhan beras premium di pasar tradisional hingga ritel tercukupi.
Menurut dia, langkanya stok beras premium imbas produksi yang alami perlambatan.
Hal ini membuat permintaan tetap, tetapi stok berkurang di mana imbasnya akan ada kenaikan harga beras premium.
Baca Juga: Presiden Akan Undang Semua Elite Parpol, Jokowi Mau Main Aman?
"Jadi kalau beralih ke SPHP, saya kira (beras) premium itu akan menjadi cukup ya, karena sebagian bisa dipasok oleh beras SPHP dari Bulog," imbuh Mendag Zulhas.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah berkali-kali meninjau persedian beras serta penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terakhir lokasinya di Gudang Bulog, Tanggerang Selatan pada Senin (19/2/2024).
Pada kegiatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024 dan bantuan akan dilanjutkan terus jika APBN mencukupi.
Jokowi menyampaikan bantuan sosial pangan berupa beras sudah dibagikan ke penerima sejak Januari dan akan dilanjutkan hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan apabila anggaran mencukupi.
Ia juga mengatakan bahwa di seluruh dunia saat ini sedang berada dalam krisis pangan yang mengakibatkan harga beras naik di berbagai belahan dunia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
4 Perusahaan Ini Bakal Lakukan PHK, Lebih dari 5.000 Pekerja Terdampak
-
IHSG Diprediksi di Zona Hijau, Ini 3 Saham Pilihan yang Wajib Dipantau Pekan Ini
-
Bisnis Kedai Kopi Makin Ketat, Konsep 'Rumah Kedua' Jadi Senjata Bertahan
-
Rupiah Terus Melemah, Bank Mega Syariah Jamin Kinerja Kredit Komersial Tak Kendur
-
PTPN Investasi di Kesehatan Karyawan, Bidik SDM Lebih Produktif
-
Tak Mau Kalah dari Changi dan KLIA, Bandara Minangkabau Bidik Jadi Hub Penerbangan
-
Dirjen Pajak Akui MBG dan Kopdes Merah Putih Berpotensi Hilangkan Penerimaan Negara
-
IHSG Dibayangi Sentimen Global dan MSCI, Cek Rekomendasi Saham Senin Ini!
-
Pemadaman Listrik PLN Sampai Kapan? Ini Penjelasannya
-
Purbaya Kini Punya Alat Canggih buat Awasi Anggaran TKD Pemda