Harga ini adalah rata-rata nasional, bukan harga ditingkat eceran. Kalau sudah sampai ke konsumen bandrol beras kemungkinan akan lebih tinggi.
Pemerintah pun menyadari dan tidak tinggal diam atas situasi ini. Sejumlah strategi pun disiapkan dengan membuka peluang impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand. Selain itu, Bulog (Badan Urusan Logistik) juga akan menggelontorkan beras melalui operasi pasar untuk menstabilkan harga.
Langkah ini mendapat tanggapan beragam. Beberapa pihak mendukung tindakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras dan menekan harga. Namun, ada juga yang khawatir kebijakan ini akan merugikan petani lokal dan justru memicu perang harga antara beras impor dan beras lokal.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) meyakinkan masyarakat tidak perlu resah dengan kelangkaan hingga tingginya harga beras premium di pasar-pasar.
Pasalnya, Mendag Zulhas menyebut masyarakat bisa mengkonsumsi beras Bulog dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Jadi saya berharap masyarakat beralih ke (beras) SPHP, karena kalau premium kan barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang diperlukan (tersedia di ritel)," ujarnya di Jakarta Senin (19/2/2024).
Mendag Zulhas melanjutkan, masyarakat bisa konsumsi beras SPHP, sembari pemenuhan beras premium di pasar tradisional hingga ritel tercukupi.
Menurut dia, langkanya stok beras premium imbas produksi yang alami perlambatan.
Hal ini membuat permintaan tetap, tetapi stok berkurang di mana imbasnya akan ada kenaikan harga beras premium.
Baca Juga: Presiden Akan Undang Semua Elite Parpol, Jokowi Mau Main Aman?
"Jadi kalau beralih ke SPHP, saya kira (beras) premium itu akan menjadi cukup ya, karena sebagian bisa dipasok oleh beras SPHP dari Bulog," imbuh Mendag Zulhas.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah berkali-kali meninjau persedian beras serta penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terakhir lokasinya di Gudang Bulog, Tanggerang Selatan pada Senin (19/2/2024).
Pada kegiatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024 dan bantuan akan dilanjutkan terus jika APBN mencukupi.
Jokowi menyampaikan bantuan sosial pangan berupa beras sudah dibagikan ke penerima sejak Januari dan akan dilanjutkan hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan apabila anggaran mencukupi.
Ia juga mengatakan bahwa di seluruh dunia saat ini sedang berada dalam krisis pangan yang mengakibatkan harga beras naik di berbagai belahan dunia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya