Dampak Makan Siang Gratis pada APBN 2025: Antara Manfaat dan Kekhawatiran

Suara.com - Rencana eksekusi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 diprediksi akan mengalami peningkatan. Hal ini karena adanya rencana penambahan alokasi belanja pemerintah, sehingga nilainya bisa mencapai 2,8%, yang awalnya dari sekitar 2,3%. Lebih jauh, apa dampak defisit anggaran?

Hal ini sebenarnya berdasarkan pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada sebuah kesempatan. Disampaikan bahwa pemerintah mulai melakukan pembahasan awal RKP dan RAPBN tahun 2024, termasuk berbagai kebijakan ekonomi makro dan fiskal.

Dampak dari Defisit Anggaran di 2024

Beberapa pengeluaran tambahan yang mengakibatkan peningkatan defisit anggaran sebenarnya terpetakan cukup jelas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

• Tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun
• Tambahan BLT tunai sebesar Rp600,000 untuk total 22 juta KPM, sebesar Rp11,25 triliun
• Bantuan sembako untuk penerima manfaat hingga Juni 2024, sebesar Rp17,5 triliun
• Anggaran tambahan untuk subsidi Pertamina dan PLN guna menjaga harga BBM dan tarif dasar listrik agar stabil

Dengan beberapa program yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran 2024 ini, dampak defisit anggaran tentu akan cukup besar. Peningkatan dari yang semula 2,29%, kemungkinan besar bisa naik ke angka 2,45% hingga 2,8% secara realistis melihat kondisi dan hasil rapat akhir.

Mengenai Agenda Program Makan Siang Gratis

Tidak sedikit pula yang menyoroti defisit anggaran ini juga dipicu karena adanya rencana program makan siang gratis yang diusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Secara faktual, perhitungan suara masih terus dilakukan oleh KPU. Namun berdasarkan hasil quick count yang beredar di masyarakat, kemenangan lebih dari setengah total suara yang masuk sudah didapatkan pasangan ini.

Program ini masih dalam tahap kajian untuk mencari angka pagu indikatif sebagai acuan pagu anggaran yang tepat. Nantinya hasil perhitungan dan perundingan akan diberikan pada kementerian atau lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Baca Juga: Jubir Kasih Alasan Menhan Prabowo Peroleh Kenaikan Pangkat Kehormatan dari Presiden Jokowi

Menteri Keuangan menyatakan hingga sebulan kedepan pengkajian mengenai pagu indikatif masih akan dilakukan hingga pada akhirnya nanti KPU memutuskan siapa yang akan memimpin pemerintahan dalam periode mendatang.

Dengan perhitungan yang cermat, program-program yang diagendakan sudah dapat diketahui perkiraan kebutuhan anggarannya, sehingga transisi yang terjadi tidak akan terlalu menemui hambatan besar.

Kontributor : I Made Rendika Ardian