Suara.com - Inflasi Indonesia pada bulan Februari 2024 terpantau melesat tinggi hingga menyentuh 2,75 persen secara year on year (yoy). Harga beras menjadi biang keroknya.
Adapun tingkat inflasi month to month (m-to-m) Februari 2024 sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Februari 2024 sebesar 0,41 persen.
Sedangkan untuk tingkat inflasi y-on-y komponen inti Februari 2024 tercatat sebesar 1,68 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,14 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,34 persen.
Kenaikan harga beras akhir-akhir ini hingga mneyentuh rekor tertinggi menjadi pemicu utamanya.
"Komoditas beras memberikan andil inflasi terbesar baik secara month to month, year to date, dan year to year," kata Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS), M Habibullah dalam konfrensi persnya yang dikutip secara virtual pada Jumat (1/3/2024).
Secara rinci inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 4,61 persen dengan IHK sebesar 106,70 dan terendah terjadi di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,81 persen dengan IHK sebesar 103,44.
Sedangkan inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kab Minahasa Selatan sebesar 6,06 persen dengan IHK sebesar 107,25 dan terendah terjadi di Kab Belitung Timur sebesar 0,25 persen dengan IHK sebesar 103,48.
Habibullah mengungkapkan hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami kenaikan harga beras.
"Kenaikan harga beras terjadi pada 37 provinsi di Indonesia dan hanya 1 yang mengalami penurunan. Kenaikan harga beras ini memang terjadi pada semua rantai distribusi," papar Habibullah.
Baca Juga: Cak Imin Slepet Perihal Kenaikan Harga Beras: Mestinya Petani Untung
Berdasarkan indeks kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman dan tembakau menyumbang paling besar dengan 6,36 persen.
Kelompok pakaian dan alas kaki menyumbang sebesar 0,90 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,57 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,13 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,95 persen, kelompok transportasi sebesar 1,40 persen. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,68 persen.
Kelompok pendidikan sebesar 1,55 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,38 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,09 persen.
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
-
Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
-
Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
-
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
-
Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
-
Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
-
Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat