Suara.com - Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan empat organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan World Water Forum (WWF) ke-10 yang bakal digelar di Bali pada 18-25 Mei 2024.
Dikutip dari kantor berita Antara, target Pemerintah Indonesia, WWF dihadiri sekitar 30.000 - 50.000 peserta dari berbagai negara, sehingga para duta besar memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi dalam forum agar lebih banyak peserta yang berkontribusi.
Melalui WWF, Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong negara-negara serta para pemangku kepentingan bidang air di seluruh dunia untuk menempatkan isu-isu terkait air pada puncak agenda global.
World Water Forum ke-10 akan fokus membahas empat hal, yaitu:
- konservasi air (water conservation)
- air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation)
- ketahanan pangan dan energi (food and energy security)
- mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).
Penyelenggaraannya terdiri atas tiga komponen, yaitu proses tematik, proses regional, serta proses politik.
Dalam kesempatan ini, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) menyatakan bahwa penyelenggaraan World Water Forum bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyiapkan infrastruktur air menjadi yang utama.
Perpamsi menyambut baik penyelenggaraan WWF ke-10 karena masalah air saat ini menjadi agenda penting dunia. Juga menjadi agenda penting bagi Indonesia terkait perbaikan tata kelola air.
"Kami menyambut baik karena masalah air menjadi agenda dunia, dan penyelenggaraan World Water Forum di Indonesia di mana di Tanah Air kita masih berjuang mengenai perbaikan tata kelola air," tandas Subekti, Direktur Eksekutif Perpamsi pada Selasa (23/4/2024).
Ia menyatakan bahwa infrastruktur air di Indonesia saat ini masih tertinggal. Perlu diperbaiki terkait tata kelola, strategi pembangunan dan aspek-aspek penting lainnya di sektor air minum serta sanitasi.
Baca Juga: Hannover Messe 2024: Indonesia Siap Jaring Investor Potensial di Sektor Industri
Kalau hal ini tidak dibenahi secara cepat maka berpotensi menghambat Indonesia menjadi negara maju pada 2045, khususnya di sektor air minum dan sanitasi.
"Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk mendorong perbaikan tata kelola, strategi pembangunan, dan sebagainya khusus di sektor air minum baik itu air minum perpipaan dan sanitasi," jelas Subekti.
Berita Terkait
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Mengintip Kemewahan Amankila Bali, Berapa Harga Menginap Per Malam?
-
SMGR Raih Skor 94,79 dari Keterbukaan Informasi
-
5 Alternatif Tempat Wisata Bali Viral selain Taman Wisata Luih, Hidden Gem yang Eksotik!
-
BNI Gelar RUPSLB, Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Hadapi 2026
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok