- Menkeu Purbaya menyatakan polemik sampah Bali disebabkan konflik bertahun-tahun antar Pemerintah Daerah sehingga proyek *waste to energy* mandek.
- Presiden Prabowo mengultimatum Pemda Bali atas kondisi sampah yang mencemari lingkungan dan mengancam citra pariwisata nasional.
- Presiden mengancam mengambil alih dan mengerahkan TNI/Polri jika Pemda Bali tidak segera menyelesaikan persoalan sampah secara nyata.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal polemik masalah sampah di Bali yang sempat dikeluhkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menkeu Purbaya menyebut kalau permasalahan itu terjadi karena adanya konflik antar Pemerintah Daerah (Pemda) di Bali selama bertahun-tahun. Walhasil proyek pengolahan sampah menjadi listrik atau waste to energy (WTE) tak kunjung selesai.
"Bali itu sudah bertahun-tahun tuh debat terus antar Pemdanya berantem. Enggak jadi-jadi tuh proyek sampahnya. Akhirnya jadi begitu kotor sekali Bali," kata Purbaya usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, dikutip Selasa (3/2/2026).
Bendahara Negara bercerita kalau dirinya pernah mencoba menyelesaikan konflik antar Pemda. Disebutkan kalau masalah itu terjadi di tiga kota di Bali.
"Dulu saya pernah damaikan, antara Pemda mana, tiga kota tuh," terangnya.
Purbaya lalu menyarankan Pemda Bali untuk segera menyelesaikan proyek WTE. Meskipun biayanya mahal, ia menilai itu akan berguna untuk Bali.
"Jalan saja, karena walaupun mahal itu untuk Bali sendiri," jelasnya.
Prabowo ultimatum Bali karena banyak sampah
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.
Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.
Baca Juga: Menlu Ikut Hadir di Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam, Beri Penjelasan RI Gabung BoP
“Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.
“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,’” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor.
“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” kata Presiden.
Presiden menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah demi kepentingan rakyat.
Berita Terkait
-
Menlu Ikut Hadir di Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam, Beri Penjelasan RI Gabung BoP
-
Momen Pramono Tertawa Lepas di Rakornas, Terpikat Kelakar Prabowo Soal '2029 Terserah'
-
Purbaya Sebut Proyek 'Olah Sampah' Prabowo Rp 58 Triliun Sebagian Dibiayai APBN
-
Seskab Teddy Tegaskan Prabowo TIDAK Pakai Dua Pesawat Kepresidenan Saat ke Luar Negeri
-
Prabowo Sentil Bali Kotor, Gubernur Wayan Koster: Sampah Kiriman dari Luar Daerah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026
-
Bahlil Ungkap Keuntungan Pengembangan CNG Pengganti LPG
-
Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai 3 Tahun, Wanti-wanti PHK Massal
-
28 Nama Calon Bos BEI Sudah di Meja OJK, Rekam Jejak Jadi Sorotan
-
Airlangga Klaim MBG Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi RI Q1 2026