Suara.com - Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi salah satu komponen penting untuk keamanan dan keselamatan beraktivitas di jalan raya. Antara lain berkendaraan. Di sisi lain, PJU memiliki standar tertentu, seperti tidak menggunakan lampu merkuri. Juga menghadirkan tagihan yang mesti dibayarkan Pemerintah setempat.
Dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru meluncurkan target efisiensi sebesar Rp 1 miliar untuk pembayaran lampu PJU.
“Maksimalnya, tagihan lampu PJU kami di angka Rp 3,5 miliar per bulan. Kami terus berupaya menekan sehingga bisa di angka Rp 3 sampai Rp3,5 miliar per bulan," jelas Yuliarso, Kepala Dishub Kota Pekanbaru di Pekanbaru, Selasa (23/4/2024).
Sejauh ini, Provinsi Riau juga telah mengganti 8.000 lampu PJU yang ilegal dan di atas 150 watt. Tujuannya upaya penghematan energi dan anggaran.
Dishub Kota Pekanbaru menyatakan menggandeng Perusahaan Listrik Negara untuk melakukan penggantian PJU. Kini menggunakan lampu hemat energi (LHE) dan lampu LED.
"Masih terus melakukan pergantian. Masih ada ribuan juga yang belum kami ganti," tandas Yuliarso.
Lampu PJU yang memiliki watt tinggi ini tersebar di ruas jalan protokol, dan jalan-jalan kota.
PJU tidak standar dengan kebutuhan daya di atas 150 Watt sampai 500 Watt yang masih tersebar di sebagian wilayah kota Pekanbaru mulai diperhatikan. Sedangkan jalan lingkungan sudah ditertibkan dan menggunakan LHE.
"Masih ditemukannya pembangunan PJU secara mandiri tidak berizin oleh masyarakat baik di perumahan maupun di jalan gang-gang," kata Yuliarso lagi.
Baca Juga: Pentingnya Selat Hormuz: Peluang Kemandirian Produksi Minyak atau Gangguan Ekonomi?
Penggantian PJU ke lampu LED dan LHE efektif dan efisien penghematan tagihan listrik.
Pada 2023 tagihan lampu PJU sudah turun sebesar Rp 1 miliar dari Rp 5,7 miliar menjadi Rp 4,7 miliar per bulan.
Dan kini akan dilakukan penghematan lagi hingga turun Rp 1 miliar.
Berita Terkait
-
Cak Imin: Efisiensi Anggaran di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo Berdampak Luar Biasa
-
Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Terkait Pemotongan TKD, PSI Wanti-wanti: KJP dan Transportasi Jangan
-
18 Gubernur Protes TKD Dipangkas, Mendagri Tito: Faktanya Banyak Pemborosan!
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Pemerintah Diminta Untuk Pikir-pikir Terapkan Kebijakan B50
-
Proyek Tol Serang-Panimbang Ditargetkan Rampung 2027
-
Prabowo Mau Kirim 500 Ribu Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Siapkan Anggaran Rp 8 Triliun
-
BRI Perkuat Ekonomi Rakyat Lewat Akad Massal KUR dan Kredit Perumahan
-
PTBA Jajal Peluang Gandeng China di Proyek DME usai Ditinggal Investor AS
-
HUT ke-130 BRI: Satu Bank Untuk Semua, Wujud Transformasi Digital
-
Bank Mandiri Semarakkan Aksi Berkelanjutan Looping for Life di Livin' Fest 2025
-
OCBC Nilai Investor Masih Percaya pada Fundamental Ekonomi Indonesia
-
BI Proyeksi Ekspor dan Belanja Pemerintah Topang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III
-
Amman Mineral Dapat Restu Pemerintah untuk Ekspor Konsentrat Tembaga