Suara.com - Stasiun Kereta Cepat Karawang kekinian masih belum dioperasikan sebagai tempat pemberhentian, meskipun sebenarnya sudah rampung. Musababnya, imbas akses jalan tol menuju stasiun ini belum juga dibangun.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, belum dibangunnya akses jalan karenapembebasan lahan belum berjalan.
Sedangkan, rancangan teknis akhir (RTA) yang menjadi tanggung jawab dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Jasa Marga juga tengah menjadi pembahasan.
"Masih berproses administrasi untuk pembebasan lahannya. Jadi belum ada yang dibebaskan. Untuk RTA design sedang pembahasan Bersama,"ujar Triono di Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Kementerian PUPR menargetkan bahwa prosesnya tidak akan berlangsung lama karena di tengah tahun ini bakal masuk ke dalam tahap konstruksi.
"Iya saat ini sedang proses penyiapan design oleh Jasa Marga dan sedang proses pengusulan Penlok (penetapan lokasi) untuk pembebasan lahannya. Kami targetkan tahun 2024 ini tepatnya pertengahan tahun atau Q3 bisa start konstruksinya oleh Jasa Marga," jelas Triono.
Sementara itu, Project Director Proyek Pengembangan Akses Tol Jasa Marga Denny Chandra Irawan mengakui pihaknya dilibatkan dalam proyek pembangunan akses jalan ini. Seperti diketahui, Jasa Marga merupakan pengelola Jalan Tol Cikampek yang berlokasi dekat dengan stasiun Kereta Cepat Karawang.
"Pembangunan akses tol yang menghubungkan stasiun KCJB Karawang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah melalui Kementerian PUPR menugaskan Jasa Marga untuk melaksanakan pembangunan akses tol Karawang yang menghubungkan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan jaringan jalan di kawasan Stasiun KCJB Karawang," imbuh Denny.
Kekinian, Jasa Marga sedang dalam proses Rencana Teknik Akhir (RTA) yang merupakan salah satu kewajiban dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Dilansir dari Bina Marga, dokumen ini harus disampaikan oleh BUJT, dalam hal ini Jasa Marga dalam jangka waktu tertentu sejak dimulainya Perencanaan Teknik sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Jalan Tol masing – masing BUJT.
Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Digarap China Lagi, Luhut Mau Bentuk Tim
Pada tahap ini, Jasa Marga harus melaporkan dokumen yang terdiri dari rencana detil dokumen jadwal atau rencana Kerja Penyelesaian RTA, Kriteria Desain yang merujuk pada Rencana Bisnis PPJT, Hasil Survei Detail, Hasil Analisis Perencanaan, Gambar RTA, Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus; serta Daftar Kuantitas dan Harga Satuan (Bill of Quantity atau BoQ) dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).
"Terkait dengan pembangunan akses tol Karawang, saat ini Jasa Marga sedang menyelesaikan penyusunan Rencana Teknik Akhir (RTA). RTA ini nantinya harus mendapatkan persetujuan akhir dari Kementerian PUPR," bilang Denny.
Saat ini proses RTA masih berjalan, karenanya langkah pelaksanaan konstruksi belum juga terlaksana karena teknis-teknis lain belum juga bisa diselesaikan.
"Pelaksanaan konstruksi dapat dimulai setelah tersedianya lahan untuk konstruksi yang proses pengadaan lahannya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Saat ini, proses pengadaan lahan untuk pembangunan akses tol Karawang tersebut sedang dalam tahapan Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," beber Denny.
Belum beroperasinya akses jalan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang membuat perjalanan baru hanya menghubungkan Jakarta-Bandung tanpa melibatkan Karawang, yakni rute Halim-Padalarang dan Halim-Tegalluar.
Padahal, kereta Cepat Whoosh dibangun dengan memiliki 4 stasiun, yaitu Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Artinya, sejak beroperasi penuh pada 2 Oktober 2023, hanya Stasiun Kereta Cepat Whoosh Karawang yang belum beroperasi meski pembangunannya sudah rampung. Padahal, target awalnya Stasiun Whoosh Karawang bisa beroperasi pada awal tahun 2024 ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
Terkini
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri