DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto

Suara.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kalau revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK akan melindungi para nasabah mata uang kripto.

Misbakhun menyatakan kalau kripto awalnya hanya menjadi sebuah barang yang kemudian diperdagangkan menjadi komoditas. Setelah trennya makin menjamur, Pemerintah mengatur cryptocurrency lewat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Kripto sebelumnya itu kan hanya menjadi sebuah barang komoditas, kemudian diperdagangkan sebagai komoditas. Kemudian diatur diregulasi oleh Kementerian Perdagangan melalui Bappebti," kata Misbakhun dalam sebuah wawancara yang dikutip Minggu (21/12/2025).

Makanya, DPR bersama Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Di regulasi ini, mereka akan memasukkan kripto sebagai aset keuangan.

Ketika kripto menjadi aset keuangan, Misbakhun menilai kalau itu harus mengikuti tata kelola Pemerintah di sektor keuangan. Dengan demikian konsumen akan terlindungi saat melakukan transaksi kripto.

"Kemudian ada unsur perlindungan terhadap konsumen, pengaturannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," jelasnya.

Diketahui Pemain aset kripto di Indonesia tengah memasuki titik krusial yang akan menentukan arah pertumbuhannya dalam jangka panjang.

Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (revisi UU P2SK) yang kini dibahas pemerintah bersama DPR bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan upaya mendefinisikan ulang peta kekuasaan dan struktur industri kripto nasional.

Untuk pertama kalinya, aset kripto secara eksplisit diposisikan sebagai bagian dari sektor keuangan nasional di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Pembeli Kripto Makin Aman, DPR Revisi UU P2SK Fokus ke Perlindungan Nasabah

Dalam draf revisi memperkenalkan istilah Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto (LJK Aset Kripto), yakni badan yang menjalankan seluruh aktivitas sektor keuangan digital berbasis kripto.

Melalui skema ini, aset kripto secara resmi dimasukkan ke dalam kerangka Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan sepenuhnya berada di bawah otoritas OJK.

Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 215A, yang merinci struktur LJK Aset Kripto mulai dari bursa, lembaga kliring, kustodian, pedagang, hingga pihak pendukung lain yang harus mendapatkan persetujuan OJK. Seluruh aktivitas—tanpa kecuali—wajib berizin dan dilaporkan.