Suara.com - Recognized Security Organization (RSO) adalah penunjukan atau penetapan yang diberikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai kepada Badan Usaha dengan keahlian khusus serta mempunyai pengetahuan di bidang pengamanan, perkapalan dan operasional pelabuhan.
Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi, Kementerian Perhubungan berharap seluruh Recognized Security Organization (RSO) mengembangkan langkah baru terkait mitigasi ancaman dan mengedukasi seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan terkait penanganan cyber security di wilayah perairan Indonesia.
Saat menutup kegiatan Temu Teknis RSO di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 di Batam, Jon Kenedi, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan makna temu teknis RSO.
Yaitu, salah satu sarana berdiskusi, bertukar pikiran dan bertukar pengalaman terkait perkembangan implementasi kode Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) di masa sekarang dan di masa yang akan datang.
Semuanya berdasarkan perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia, yang erat kaitannya dengan ancaman keamanan dan fasilitas pelabuhan yang dimasuki kapal asing mau pun kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri.
Melalui Temu Teknis RSO, seluruh peserta telah berdiskusi dan mendengarkan paparan dari berbagai narasumber, baik yang berasal dari kalangan eksternal, mau pun internal lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub.
“Tentunya telah banyak kritik mau pun masukan dari peserta yang perlu kami tindak-lanjuti bersama terkait perkembangan ancaman keamanan maritim dan berbagai regulasi pemerintah dalam menjamin keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di wilayah perairan Indonesia,” jelas Jon Kenedi.
Ia juga menambahkan melalui pertemuan RSO kali ini, pihaknya menerima laporan dari perwakilan para RSO seluruh Indonesia terkait kegiatan satu tahun terakhir. Juga telah berdiskusi bersama terkait teknis dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ISPS Code di Indonesia.
Pertemuan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan pembenahan bagi semua pihak untuk mengedepankan proses implementasi ISPS Code yang berkelanjutan, sehingga terciptanya SDM yang responsif sesuai dengan slogan KPLP.
Baca Juga: Optimalisasi Bisnis, Jamkrindo Teken Nota Kesepahaman Kolaborasi BUMN dengan Perum LKBN Antara
Dalam kesempatan ini, Jon Kenedi juga berkesempatan memberikan penghargaan kepada tiga perusahaan RSO, yaitu PT Yapanindo Konsultan, PT Don & Profesional, serta PT Kerabat Arto Segoro atas peran aktifnya dalam pelaporan aktivitas RSO.
“Saat ini perkembangan terbaru yang harus menjadi perhatian bersama dalam pengamanan kapal dan juga fasilitas pelabuhan adalah penanganan cyber security,” pungkas Jon Kenedi.
Berita Terkait
-
Demo Ojol 179 Pecah Sikap: Mayoritas Driver Tolak Turun ke Jalan, Pilih 'Ngebid' Hindari Politisasi
-
Kala Industri Keamanan Siber Mulai Dilirik Turnamen Esports
-
KRL di Surabaya Resmi Akan Dibangun, Dananya Pinjam dari Investor Jerman Rp 4,42 Triliun
-
Atasi Horornya Macet TB Simatupang, Kendaraan dari Luar Jakarta Berpeluang Dibatasi
-
Ngeri! 33 Persen Bus Pariwisata Tak Layak Jalan, Kemenhub Temukan Pemalsuan KIR
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Kuota Impor, SPBU Swasta, dan Konsistensi Kebijakan
-
Pekerjaan M. Qodari Sebelum Jabat KSP, Hartanya Tembus Rp 260 Miliar
-
Kabar Gembira untuk UMKM! Pajak Final 0,5 Persen Diperpanjang Hingga 2029, Beban Usaha Makin Ringan!
-
Bos BI Senang Pemerintah Guyur Dana Rp 200 Triliun ke Bank, Likuiditas Luber
-
Penyaluran Kredit Meski Gacor Demi Pertumbuhan Ekonomi Konsisten di 5 Persen
-
Bos Danantara Bakal Guyur Lagi KUR Perumahan Hingga Rp 250 Triliun
-
Bukan Reshuffle Kabinet, Ini Pendorong IHSG Bisa Tembus Level 8.000
-
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
-
Rosan Roeslani Disebut Bakal Jadi Menteri BUMN, Dilebur dengan Danantara?
-
Salah Paham Produk Vape Bikin Industri Tembakau Alternatif Terancam