Menurutnya, kebijakan anti dumping berupa safeguard atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Antidumping (BMAD) harusnya bisa segera direalisasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Ia mencontohkan terdapat BMTP Kain yang masa berlakunya telah berakhir pada 8 November 2022 dan hingga saat ini belum terbit perpanjangannya. Meskipun perpanjangan BMTP Kain telah disetujui, namun hingga saat ini belum terbit PMK yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Selain itu, Agus juga mengkritisi pendapat Menkeu tentang alasan meningkatnya PHK di sektor TPT karena adanya restriksi perdagangan.
Pendapat tersebut, menurut Agus, tidak sejalan dengan kebijakan menghapus larangan dan pembatasan (lartas) bagi produk TPT hilir berupa pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi.
"Padahal, pemberlakuan lartas melalui pemberian Pertimbangan Teknis untuk impor merupakan salah satu langkah strategis untuk mengendalikan masuknya produk-produk yang merupakan pesaing dari produk-produk dalam negeri di pasar domestik, mengingat kebijakan-kebijakan pengendalian terhadap impor produk hilir tersebut lamban ditetapkan oleh kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan," ucapnya.
Tanggapan Menko Marves
Di tengah kondisi keterpurukan industri TPT dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan justru mengungkap akan ada perusahaan perusahaan tekstil raksasa asal China yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Luhut menyebut nantinya mereka akan membangun pabrik di Kertajati, Jawa Barat, dekat pabrik mobil listrik BYD.
"Kemarin menarik tekstil Tiongkok mau investasi di Indonesia. Mereka datang lagi ke rumah saya, mereka mau buka industri," ungkap Luhut pada Kamis (20/6/2024).
Baca Juga: Raksasa Garmen China Mau Bangun Pabrik di RI, Industri Tekstil Lokal Kian Terancam?
Kata Luhut, jika perusahaan ini benar-benar melakukan investasinya di Indonesia, serapan tenaga kerja yang diserap bisa mencapai 90 ribu orang. Meski begitu, ia sampai saat ini masih merahasiakan nama perusahaan China yang katanya ingin berinvestasi tersebut.
"Pegawainya yang saya senang 90 ribu orang itu dikasih asrama," imbuhnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
AI Generatif Tingkatkan Proyeksi Karir dan Kinerja Developer Hingga dari 50 Persen
-
OJK Klaim Perbankan Kebal Guncangan: Kokoh di Atas Kertas, Waspada di Lapangan
-
Purbaya Ngotot Kejar Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak
-
Syarat Subsidi PPN Tiket Pesawat saat Harga Avtur Naik Gila-gilaan
-
Pemerintah Batasi Pembelian Beras SPHP, Ini Alasannya
-
Emas Jadi Primadona Saat Dunia Bergejolak, Minat Investasi Melonjak
-
Perusahaan Ritel China Gencar Ekspansi Buka Toko Fisik di RI
-
Perhatian Emak-emak! Beli Beras SPHP Dijatah Hanya 5 Buah
-
Heboh PPN Jalan Tol dan Tarik Pajak Orang Kaya, Purbaya: Itu Masih Rezim Lama
-
Ber-Qurban bersama BRImo: Cukup dalam Genggaman, Kebaikan jadi Nyata