Suara.com - Pemerintahan Pemimpin terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai tancap gas untuk mengelola pemerintahan selanjutnya. Salah satunya, membentuk lembaga pengendalian karbon untuk ekonomi berkelanjutan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah ketika bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Burhaddin menjelaskan, badan tersebut masuk dalam 8 Misi Asta Cita Prabowo-Gibran, di mana masuk pada pilar kedua mendorong kemandirian melalui ekonomi hijau.
"Harapannya semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 tahun 2021," ujar Burhanuddin seperti yang dikutip, Kamis (15/8/2024).
Adapun, lembaga yang dibentuk yaitu Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) dengan tugas mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.
Sementara, Moeldoko mengusulkan adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk sinkronisasi kebijakan ini.
"ini untuk memudahkan transisi pembentukan badan nantinya," jelas dia.
Untuk Sargas itu akan diisi oleh Laode Kamaluddin sebagai pemimpin dan selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Ishak Saing, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden.
Berita Terkait
-
Ngaku Sibuk Urus HUT RI di IKN, Heru Budi soal Uji Coba Makan Gratis Prabowo-Gibran di Jakarta: Setelah 17-an
-
Ikuti Seleksi Calon Anggota BPK RI, Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan di Era Prabowo-Gibran
-
Siap jadi Partner Gerindra Kawal Rezim Prabowo, PKB Ogah Geer soal Jatah Menteri: Gak Nambah Beban Sudah Bagus
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
-
Kapasitas PLTP Wayang Windu Bakal Ditingkatkan Jadi 230,5 MW
-
Revisi UU P2SK Dinilai Beri Perlindungan bagi Nasabah Kripto
-
Realisasi PNBP Tembus Rp 444,9 Triliun per November 2025, Anjlok 14,8%
-
Kemenkeu Ungkap Lebih dari 1 Miliar Batang Rokok Ilegal Beredar di Indonesia
-
Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Lokasi Bencana Kab Aceh Tamiang Salurkan Bantuan
-
PLN Sebut Listrik di Aceh Kembali Normal, Akses Rumah Warga Mulai Disalurkan
-
Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp 269,4 Triliun per November 2025, Naik 4,5%