Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, biaya di sektor pendidikan kembali menjadi salah satu kelompok penyumbang utama inflasi di bulan Agustus 2024.
BPS mencatat Indonesia mengalami inflasi 2,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan secara tahun kalender berjalan sebesar 0,87 persen (year-to-date/ytd). Sementara secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,03 persen (month-to-month/mtm).
"Pada bulan Agustus 2024 kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,65 persen, inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada Juli 2024. Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 0,04 persen terhadap inflasi umum," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini saat konferensi pers rilis BPS di Jakarta seperti dikutip Antara, Senin (2/9/2024).
Dalam rinciannya, tren inflasi tertinggi terjadi pada biaya sekolah dasar yang sebesar 1,59 persen, diikuti oleh biaya sekolah menengah pertama sebesar 0,78 persen, biaya akademi/perguruan tinggi 0,46 persen, serta biaya sekolah menengah atas 0,36 persen.
"Biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan akademi/perguruan tinggi menjadi komoditas utama penyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa inflasi pada kelompok pendidikan disebabkan oleh kenaikan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), serta Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada berbagai perguruan tinggi.
“Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini kan memang UKT, kalau di sekolah kan tentunya uang SPP-nya. Jadi, ini kami catat kalau untuk uang sekolah itu khususnya di sekolah swasta dan kalau perguruan tinggi, ya kalau memang menerapkan UKT berarti ini karena kenaikan UKT. Secara umum, kenaikan biaya perguruan tinggi pada bulan Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46 persen dan salah satu faktornya adalah kenaikan UKT-nya,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan, komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) juga turut menyumbang inflasi di Agustus tahun ini.
Pudji mengatakan, bensin dan solar sebagai komoditas mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,66 persen dan 0,43 persen. Kenaikan harga bensin ini menyumbang inflasi dengan andil sebesar 0,03 persen.
Baca Juga: Pendidikan Gus Wafi, Bakal Calon Wakil Bupati Tuban Ternyata Lulusan Mesir dan Turki!
Ia menilai kenaikan harga BBM jenis Pertamax Turbo, Pertaminan Green 95, Pertamina Dex dan Dexlite pada 2 Agusuts lalu, diikuti penyesuaian harga Pertamax mulai 10 Agustus lalu turut menjadi penyumbang utama inflasi.
"Dalam tiga tahun terakhir inflasi tertinggi komoditas bensin dan solar terjadi pada September 2022, dan ini kita ketahui bersama bahwa saat itu pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," ucap Pudji.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM