Suara.com - Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Agus Mulyadi mengatakan kontestasi politik, baik pilpres maupun pilkada, memiliki dampak cukup signifikan terhadap sektor konstruksi di NTB. Agus menyampaikan pembangunan infrastruktur cenderung melambat di saat pemilu.
"Sudah pasti sektor konstruksi terganggu karena dananya akan terkuras semua ke pilpres atau pilkada," ujar Agus ditulis Kamis (12/9/2024).
Agus menyampaikan perputaran perekonomian, terutama di sektor konstruksi kerap mengalami perlambatan ketika adanya masa kontestasi politik. Hal ini pun berdampak cukup signifikan bagi anggota Gapensi NTB dalam mendapatkan project pemerintah.
Agus menyampaikan kondisi ini mengancam keberlangsungan perusahaan kontraktor lokal di provinsi berjuluk Bumi Gora tersebut.
"Kalau proyeknya sedikit, otomatis banyak yang tidak bisa dapat kerja. Saya saja yang Ketua Umum Gapensi NTB sampai hari ini belum dapat kerjaan karena kita prioritaskan untuk anggota dulu," ucap Agus.
Agus menyampaikan mayoritas proyek konstruksi di NTB ialah sektor infrastruktur pariwisata. Namun, lanjut Agus, keterlibatan kontraktor lokal masih cukup minim dalam mengajarkan proyek infrastruktur pariwisata, terutama yang berasal dari program pemerintah pusat.
"Keterlibatan Gapensi NTB tidak cukup signifikan dalam program pemerintah pusat. Kadang-kadang kita tidak tahu itu proyeknya, tiba-tiba sudah muncul," lanjut Agus.
Agus berharap pemerintahan baru dengan presiden terpilih Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih kepada kontraktor lokal di NTB. Gapensi NTB, lanjut Agus, siap mendukung penuh program infrastruktur Prabowo di NTB ke depan.
"Kami juga berharap program perumahan yang ada di pemerintah pusat itu bisa diturunkan ke NTB. Kita berharap sangat besar karena selain membantu menekan backlog hunian juga dapat menunjang perekonomian di NTB," sambung Agus.
Agus optimistis sinergitas Gapensi dam pemerintah pusat akan lebih erat dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur.
Agus menyampaikan keyakinannya ini ditopang oleh model kepemimpinan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Andi Rukman Karumpa yang terus mendorong peningkatan kolaborasi anggota Gapensi dengan pemerintah.
"Dengan Ketua Umum Gapensi yang baru, Bapak Andi Rukman Karumpa, kita melihat memang gebrakannya setelah terpilih cukup spektakuler. Ketum cukup intens perhatiannya ke daerah dan mendorong keterlibatan Gapensi di setiap daerah dalam program pembangunan pemerintah," kata Agus.
Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa mendukung upaya Gapensi NTB ikut serta melakukan pembangunan infrastruktur di NTB. Andi menyebut anggota Gapensi NTB memiliki kemampuan mumpuni untuk mengerjakan program pembangunan pemerintah.
"NTB memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Hal ini memerlukan akselerasi pembangunan infrastruktur yang mana Gapensi di NTB tentu siap mendukung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait hal itu," kata Andi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Tahun 2026? Ini Faktanya
-
Purbaya dan Tito Surati Pemda, Minta Kurangi Seminar hingga Perjalanan Dinas demi Efisiensi
-
Tren Mudik Hijau Melesat: Pengguna Mobil Listrik Naik Dua Kali Lipat, PLN Siagakan 4.516 SPKLU
-
UMK Tangerang Tertinggi, Ini Daftar Upah Kota dan Kabupaten di Banten 2026
-
Mengapa SK PPPK Paruh Waktu Belum Muncul di MyASN? Ini Solusinya
-
Purbaya Minta 'BUMN Kemenkeu' Turun Tangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
-
BNPB: Rumah Korban Bencana Aceh dan Sumatera Dilengkapi Sertifikat Tanah Resmi
-
PHR Kantongi Sertipikat Tanah 542 Hektare, Amankan Aset Negara demi Ketahanan Energi Nasional
-
Pemerintah Tetapkan SOP Ketat Cegah Masuknya Zat Radioaktif di Tanjung Priok