Suara.com - Udara bersih adalah hak mendasar yang kini terancam oleh kualitas udara yang semakin memburuk di Jakarta.
Sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia, Jakarta menghadapi tantangan serius yang mempengaruhi kesehatan warganya, terutama kaum ibu yang khawatir akan dampak jangka panjang bagi keluarga dan anak-anak mereka.
Kekhawatiran ini menjadi landasan utama dalam acara Biru Talks di The Sustainability Xperience (TSX) 2024 di Jakarta akhir pekan lalu, di mana para ibu-ibu dari Bicara Udara menyerukan pentingnya perbaikan kualitas udara dalam Pilkada mendatang.
Co-Founder Bicara Udara Ratna Kartadjoemena menyoroti bahwa momen Pilkada adalah waktu yang tepat untuk mendesak calon kepala daerah memperhatikan masalah kualitas udara. Ia menuturkan, pihaknya tengah sibuk untuk meminta bertemu dengan calon gubernur untuk membawa isu kualitas udara menjadi prioritas.
“Saat pemilu, kami bertemu calon presiden untuk memastikan mereka mendengar suara rakyat. Kini, menjelang Pilgub, kami juga akan sibuk bertemu calon gubernur, agar isu ini menjadi prioritas,” katanya dikutip Selasa (8/10/2024).
Ratna juga menekankan pentingnya menjaga momentum dalam advokasi, agar isu ini tetap menjadi perhatian pemerintah. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak hanya menjadi netizen pasif, tetapi juga proaktif dalam menyuarakan keinginan mereka kepada pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk bertindak.
“Jadi memang kita sebagai masyarakat itu dituntut untuk selalu aktif. Kita juga harus aktif mendesak dan juga memberikan opini apapun keinginan kita kepada orang-orang yang memiliki kompetensinya sehingga kita didengar,” ucapnya.
Novita Natalia, Co-Founder Bicara Udara, menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui strategi yang inovatif, termasuk viralitas di media sosial. Ia menambahkan bahwa viralitas isu adalah langkah awal untuk memastikan bahwa kebijakan yang mendukung perbaikan kualitas udara dapat segera diterapkan. Masyarakat diminta berperan aktif untuk menyuarakan tuntutan ini secara lebih efektif.
"Ketika kita bicara polusi udara, kita juga bicara soal kebijakan publik. Untuk itu, masyarakat perlu sadar bahwa saat ini, jika isu tidak viral, seringkali tidak mendapat perhatian dari pemerintah,” imbuhnya.
Baca Juga: Ketua KPU Papua Tengah Akui Masih Saudara dengan 3 Kandidat di Pilkada, Siapa Saja?
Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Bicara Udara yang lain, Amalia Ayuningtyas menyampaikan bahwa masalah polusi udara memerlukan pendekatan sistemik yang komprehensif. Ia mengusulkan kebijakan seperti Clean Air Act yang menyeluruh, agar bisa mengatasi berbagai sumber polusi.
"Masalah ini sangat sistemik, tidak bisa hanya diatasi dengan satu tindakan. Kita semua, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, harus bergotong-royong untuk mencapai solusi yang komprehensif,” pungkasnya.
Dengan suara-suara ibu-ibu seperti Ratna, Novita, dan Amalia, Bicara Udara mengajak seluruh warga Jakarta untuk aktif mendukung perbaikan kualitas udara dalam Pilkada mendatang. Sebagai warga, kita memiliki hak untuk menghirup udara bersih, dan kita harus terus menyuarakan pentingnya kebijakan yang mendukung hal ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik