Indonesia Makin Dekat BRICS, Prabowo Ogah Lanjutkan 'Warisan' Jokowi di OECD?

Suara.com - Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya semakin memperlihatkan ketertarikannya untuk bergabung dengan BRICS.

Salah satu indikasinya adalah kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 BRICS di Kazan, Rusia, yang berlangsung pada 23-24 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono akan bertemu dengan pemimpin negara anggota BRICS, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, serta negara undangan lainnya.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini tidak hanya untuk menunjukkan ketertarikan Indonesia terhadap BRICS, tetapi juga membawa misi khusus terkait perdamaian global.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Sugiono akan menyuarakan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu dan memperkuat solidaritas dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif dan adil.

Ini adalah penampilan perdana Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri RI sejak ia dilantik, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam forum internasional dan mempererat hubungan dengan negara-negara BRICS.

Sebagai tambahan, Indonesia juga mempersiapkan diri untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sehingga memberikan alternatif yang lebih luas dalam hal kerja sama internasional.

Profesor Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa Indonesia akan mendapat keuntungan besar jika bergabung dengan BRICS dan OECD secara bersamaan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan diversifikasi ideologi dan ekonomi agar tidak didominasi oleh satu kekuatan tertentu.

"Pemerintah harus membuat penilaian yang baik tentang masalah ini sehingga mereka dapat memutuskan apakah mereka akan bergabung dengan BRICS, meskipun mereka sekarang sedang mempersiapkan diri untuk bergabung dengan OECD,” kata Hikmahanto, dikutip dari Antara pada Kamis (24/10/2024).

Selain itu, menurut Fyodor Lukyanov, Direktur Peneliti Klub Diskusi Valdai Rusia, BRICS bukanlah organisasi formal, melainkan sebuah entitas yang berkembang untuk menghadapi negara-negara Barat, khususnya untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat dalam bidang keuangan global.

Baca Juga: Prabowo Minta Sri Mulyani Pelototi Penggunaan APBN Demi Rakyat

Dengan bergabungnya Indonesia, diharapkan negara ini dapat menikmati manfaat yang lebih besar dari diversifikasi ekonomi global.

Sementara itu, Nelson Wong, Wakil Ketua Pusat Shanghai untuk Studi Strategis, menyoroti ketidakpuasan banyak negara terhadap tatanan dunia saat ini, termasuk penggunaan dolar AS dalam pembayaran internasional. BRICS diharapkan mampu menawarkan alternatif mekanisme pembayaran yang lebih adil dan merata.

"(BRICS) akan menjadi organisasi penting bagi perdagangan dunia, dan saya pikir kami pasti akan membuat BRICS menjadi lebih penting,” ujar Wong.

OECD dan BRICS

Merapatnya Indonesia ke BRICS merupakan langkah cukup mengejutkan. Pasalnya, Presiden sebelumnya, yakni Joko Widodo sudah mengindikasikan untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) melalui Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi usai bertemu pada Selasa, 28 Mei 2024.

Pertemuan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama pada Agustus 2023 ini bertujuan untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah dan akan diambil Indonesia dalam rangka mempercepat keanggotaannya.