Suara.com - Program hilirisasi yang dicanangkan dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membuahkan hasil signifikan bagi perekonomian nasional.
Sejak diperkenalkan, kebijakan hilirisasi bertujuan untuk menambah nilai produk sumber daya alam (SDA) dengan memproses bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor.
Strategi ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dari sektor-sektor yang sebelumnya hanya menghasilkan bahan mentah, seperti mineral dan hasil tambang. Langkah hlirisasi Presiden Jokowi dengan menghentikan ekspor biji nikel juga diapresiasi oleh pengamat.
"Adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang, utamanya dari Freeport yang disertai ancaman diadukan ke WTO, Pemerintahan Presiden SBY mengundur berlakunya larangan ekspor tersebut. Baru sekarang Presiden Jokowi berani melarang ekspor bijih nikel dan bauksit," kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, dikutip dari Antara.
"Produk turunan itu akan memberikan nilai tambah lebih besar ketimbang ekspor bijih bauksit. Maka perlu 'maju tak gentar meningkatkan pendapatan negara'," lanjut dia.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hilirisasi mineral telah berkontribusi besar pada peningkatan ekspor komoditas bernilai tambah, terutama di sektor nikel.
Pada 2022, misalnya, Indonesia berhasil meraup sekitar USD 33 miliar dari ekspor produk berbasis nikel, angka yang signifikan dibandingkan dengan ekspor bahan mentah di tahun-tahun sebelumnya.
Hilirisasi mineral menjadi langkah strategis yang tak hanya menambah nilai produk dalam negeri tetapi juga menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan teknologi dan infrastruktur pendukung.
Ke depannya, investasi dalam sektor hilirisasi ditargetkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar serta membangun industri yang berorientasi ekspor.
Baca Juga: Kartu Prakerja Catat Prestasi Signifikan Hingga Dapat Puja-puji Dunia
Melalui kebijakan hilirisasi ini, Presiden Jokowi telah berhasil memperkuat posisi Indonesia di pasar global, terutama dalam hal komoditas berbasis SDA. Kebijakan ini diharapkan terus berlanjut dan ditingkatkan dengan inovasi teknologi, sehingga ekonomi Indonesia tidak hanya berbasis ekspor SDA, tetapi juga menjadi industri bernilai tambah yang kompetitif.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Purbaya Bicara Nasib Insentif Mobil Listrik Tahun Depan, Akui Penjualan Menurun di 2025
-
Stimulus Transportasi Nataru Meledak: Serapan Anggaran Kereta Api Tembus 83% dalam Sepekan!
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Purbaya Sebut Dana Badan Rehabilitasi Bencana Bersumber dari APBN
-
Purbaya Ogah Alihkan Dana MBG demi Atasi Bencana Banjir Sumatra
-
Penggunaan Keuangan Digital Meningkat, Volume Transaksi QRIS Tembus Rp1.092 Triliun
-
Tutup Tahun, 7 Bank RI Tumbang
-
Purbaya Pakai Uang Korupsi Sitaan Kejagung Rp 6,6 Triliun buat Tambal Defisit APBN