Prabowo Pecah 9 Lembaga Jadi 21 Kementerian, Kemenkeu Optimalkan Aset Negara

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memecah sembilan kementerian/lembaga menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Penambahan atau perubahan lokasi K/L praktis membuat gedung kementerian pun harus bertambah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban mengatakan, mulai mencari kantor untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Dalam pencarian gedung kementerian ini, Kemenkeu akan mengoptimalkan aset negara yang ada.

"Untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kami akan berfokus pada optimalisasi aset," tutur Rionald saat ditemui usai media briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis, (7/11/2024) malam.

Menurut Rionald, tim di DJKN terus melakukan monitoring. Sebab, penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Kemenkeu juga aktif berkonsultasi dengan kementerian-kementerian terkait.

"Kita juga punya data mengenai tingkat idle aset, dan kita punya ukuran yang disebut SBSK (Standar Barang Sesuai Kebutuhan). Nah, berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementerian terkait," kata Rionald.

Sebagai informasi, salah satu kementerian yang dipecah ialah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Prabowo memecah kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat.

Prabowo lalu menunjuk Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintahan era Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian baru. Ketiga kementerian itu masing-masing Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Prabowo juga menambah satu kementerian baru yaitu Kementerian Penempatan Migran. Kementerian ini sebelumnya menjadi ranah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Prabowo menunjuk Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga: Tegas! Goenawan Mohamad Wanti-wanti Prabowo: Jangan jadikan Bali Seperti Singapura atau Hong Kong!

Berikut daftar kementerian yang dipecah di era pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

-Kemenko Bidang Politik dan Kemanan
-Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan