Suara.com - PT Indonesia Fintopia Technology atau Easycash mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengevaluasi kebijakan batas maksimum manfaat ekonomi untuk pelaku industri fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) yang berizin.
Evaluasi ini dianggap sangat penting mengingat berbagai dinamika yang memengaruhi inklusi keuangan, performa industri pinjol, perlindungan konsumen, hingga dampak kondisi makroekonomi yang dipengaruhi situasi geopolitik.
Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo Djatmiko menyoroti, pentingnya dukungan pemerintah dalam menjaga aksesibilitas dan likuiditas di industri pinjol.
Sejak kemunculannya pada 2017, minat terhadap pinjol terus meningkat, dengan jumlah penerima dana mencapai 135 juta rekening dan total nilai pinjaman dicairkan sebesar Rp950 triliun per Agustus 2024.
"Kami mengapresiasi langkah OJK dalam mengevaluasi batas suku bunga yang seimbang demi mendukung keberlanjutan industri. Harapan kami, kebijakan acuan suku bunga 0,3% per hari dapat dipertahankan pada 2025, sehingga aksesibilitas dan likuiditas untuk masyarakat unbanked dan underbanked tetap terjaga," ujar Nucky seperti dikutip, Kamis (21/11/2024).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, masyarakat unbanked dan underbanked sering kali terkendala akses terhadap pinjaman tunai karena ketiadaan riwayat kredit atau kurangnya jaminan.
Namun, kebutuhan pendanaan di segmen ini sangat tinggi. Kondisi ini sering memicu maraknya praktik pinjol ilegal.
“Diperlukan manfaat ekonomi yang sehat dan stabil bagi pemberi dana serta inovasi layanan dari platform Pindar agar inklusi keuangan terus bertumbuh," jelas dia.
Menurut data Bank Dunia 2021, segmen unbanked dan underbanked mencakup 48% populasi Indonesia, termasuk pemilik UMKM yang berkontribusi 60% terhadap PDB. Sayangnya, kesenjangan pendanaan UMKM mencapai USD 234 miliar, sehingga kehadiran platform pinjaman daring menjadi solusi yang mendesak.
Baca Juga: Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Di sisi lain, pinjol ilegal menjadi ancaman besar bagi masyarakat. Sepanjang 2024 hingga Oktober, pemerintah telah memblokir 2.500 entitas pinjol ilegal, menambah total entitas ilegal yang diblokir sejak 2017 menjadi 9.180.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemberantasan kegiatan ilegal ini sebagai prioritas nasional.
Easycash mendukung upaya ini dengan melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat, termasuk cara mengenali layanan pinjaman daring berizin.
"Kolaborasi antara OJK dan pelaku industri sangat penting untuk menjaga akses pendanaan yang aman bagi masyarakat," pungkas Nucky.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok