Suara.com - PT Indonesia Fintopia Technology atau Easycash mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengevaluasi kebijakan batas maksimum manfaat ekonomi untuk pelaku industri fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) yang berizin.
Evaluasi ini dianggap sangat penting mengingat berbagai dinamika yang memengaruhi inklusi keuangan, performa industri pinjol, perlindungan konsumen, hingga dampak kondisi makroekonomi yang dipengaruhi situasi geopolitik.
Direktur Utama Easycash, Nucky Poedjiardjo Djatmiko menyoroti, pentingnya dukungan pemerintah dalam menjaga aksesibilitas dan likuiditas di industri pinjol.
Sejak kemunculannya pada 2017, minat terhadap pinjol terus meningkat, dengan jumlah penerima dana mencapai 135 juta rekening dan total nilai pinjaman dicairkan sebesar Rp950 triliun per Agustus 2024.
"Kami mengapresiasi langkah OJK dalam mengevaluasi batas suku bunga yang seimbang demi mendukung keberlanjutan industri. Harapan kami, kebijakan acuan suku bunga 0,3% per hari dapat dipertahankan pada 2025, sehingga aksesibilitas dan likuiditas untuk masyarakat unbanked dan underbanked tetap terjaga," ujar Nucky seperti dikutip, Kamis (21/11/2024).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, masyarakat unbanked dan underbanked sering kali terkendala akses terhadap pinjaman tunai karena ketiadaan riwayat kredit atau kurangnya jaminan.
Namun, kebutuhan pendanaan di segmen ini sangat tinggi. Kondisi ini sering memicu maraknya praktik pinjol ilegal.
“Diperlukan manfaat ekonomi yang sehat dan stabil bagi pemberi dana serta inovasi layanan dari platform Pindar agar inklusi keuangan terus bertumbuh," jelas dia.
Menurut data Bank Dunia 2021, segmen unbanked dan underbanked mencakup 48% populasi Indonesia, termasuk pemilik UMKM yang berkontribusi 60% terhadap PDB. Sayangnya, kesenjangan pendanaan UMKM mencapai USD 234 miliar, sehingga kehadiran platform pinjaman daring menjadi solusi yang mendesak.
Baca Juga: Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Di sisi lain, pinjol ilegal menjadi ancaman besar bagi masyarakat. Sepanjang 2024 hingga Oktober, pemerintah telah memblokir 2.500 entitas pinjol ilegal, menambah total entitas ilegal yang diblokir sejak 2017 menjadi 9.180.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemberantasan kegiatan ilegal ini sebagai prioritas nasional.
Easycash mendukung upaya ini dengan melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat, termasuk cara mengenali layanan pinjaman daring berizin.
"Kolaborasi antara OJK dan pelaku industri sangat penting untuk menjaga akses pendanaan yang aman bagi masyarakat," pungkas Nucky.
Berita Terkait
Terpopuler
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- 6 Smartwatch di Bawah Rp1 Juta, Fitur Premium untuk Aktivitas Sehari-hari
- Kata Anak Pinkan Mambo Usai Tahu Sang Ibu Ngamen di Jalan: Downgrade Semenjak Nikah Sama Suaminya
Pilihan
-
Akses Jalan Diblokir, Warga Kepung Pesantren Darul Istiqamah Maros
-
Brady Ebert Bekas Gitaris Turnstile Ditangkap Terkait Kasus Percobaan Pembunuhan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
Terkini
-
Hadapi Gejolak Energi Global, Pertamina Percepat Pengembangan Energi Terbarukan
-
Pertamina NRE dan USGBC Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Berbasis Knowledge Exchange
-
Menkeu Purbaya Lantik Fauzi Ichsan Jadi Dewan Pengawas INA
-
Dua Pekan Lagi OJK Mau Geruduk Kantor MSCI, Apa yang Dibahas?
-
Airlangga: Prabowo Mau Kirim Tim ke Korea Selesaikan Proyek Jet Tempur KF-21
-
Anggota DPR Ingin Adanya Perubahan Polam Konsumsi Energi dari BBM ke EV
-
Emiten MPMX Cetak Laba Bersih Rp 462 M Sepanjang 2025
-
BPS Ungkap Penginapan Hotel Lesu di Februari 2026, Ini Penyebabnya
-
DJP Tebar Insentif, Denda Telat Lapor SPT Tahunan 2025 Dihapuskan Hingga 30 April
-
Perkuat Produksi Jagung Nasional, BULOG Dorong Panen dan Tanam Serentak di Blora