Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, H. Fathi, menyampaikan pentingnya kemudahan akses kredit perbankan untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Hal ini diutarakannya dalam kunjungan kerja spesifik bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bandung, sebagai bagian dari upaya memantau dan mengevaluasi sektor jasa keuangan di daerah.
Menurut Fathi, tingginya permintaan akan akses pembiayaan yang cepat dan mudah sering kali membuat masyarakat terjebak dalam pinjaman online ilegal yang menawarkan bunga tinggi dan tidak transparan.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan mendesak. Jika akses kredit di perbankan sulit, mereka cenderung mencari jalan pintas yang berisiko, seperti pinjol ilegal,” ujar Fathi dikutip Jumat (22/11/2024).
Ia menambahkan bahwa peran perbankan dalam menyediakan skema kredit yang sederhana, inklusif, dan terjangkau sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas praktik pinjaman ilegal yang kerap merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun psikologis.
“Kami di Komisi XI terus mendorong OJK dan perbankan untuk menghadirkan solusi konkret, seperti memperluas inklusi keuangan dan mempermudah prosedur kredit bagi masyarakat kecil. Selain itu, edukasi tentang literasi keuangan juga harus digencarkan,” tegasnya.
Fathi juga mengapresiasi langkah OJK yang telah menindak tegas ribuan platform pinjol ilegal. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah represif saja tidak cukup. Diperlukan sinergi antara regulator, industri keuangan, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan terpercaya.
“Ini bukan hanya soal membasmi pinjol ilegal, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Dengan begitu, kita bisa mengarahkan masyarakat pada pilihan yang lebih aman dan bertanggung jawab,” pungkas Fathi.
Melalui kunjungan kerja spesifik ini, Fathi berharap aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil.
Baca Juga: Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Ekonom UI: Masyarakat Kok Makin Miskin kala Pemerintah Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen
-
Misbakhun Nilai Pelemahan Rupiah Sekarang Tak Seburuk 1998
-
IHSG Bergejolak Karena Ekspor Dikendalikan Danantara, Pemerintah Harus Siapkan Mitigasi
-
Isu Sejumlah Merek Kendaraan Dilarang Beli Pertalite, Pertamina: Hoaks!
-
Pasca-Blackout Sumatra, Pasokan Listrik 8,3 Juta Pelanggan Diklaim PLN Mulai Pulih
-
Indikasi Awal, PLN Sebut Gangguan Cuaca jadi Penyebab Blackout di Sumatera
-
LPS Ajak Generasi Muda Kuasai Teknologi dan Mitigasi Risiko Keuangan
-
Aceh hingga Jambi Mati Blackout, Dirut PLN Minta Maaf!
-
Menkeu Purbaya Dorong Peran Swasta, Optimis Ekonomi Indonesia Tumbuh Lebih Cepat
-
Purbaya Sebut Krisis 1998 Tak Akan Terulang, Optimis 6 Bulan Lagi Orang Susah Berkurang