Suara.com - Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan visi Presiden mendapat pujian dari banyak Anggota Komisi IV DPR RI, diantara pujian tersebut adalah langkah cepat Mentan dalam memangkas regulasi pupuk subsidi serta mempercepat program intensifikasi dan juga ekstensifiksi.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan mengatakan kerja cepat Mentan Amran sangat progresif terutama dalam merealisasikan visi Presiden yaitu swasembada pangan secara cepat dan singkat.
“Kami dari Fraksi Nasdem mengapresiasi kerja cepat Menteri Pertanian dan jajarannya yang progresif dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” ujar Cindy pada Rapat Kerja bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, (4/12/2024).
Cindy mengatakan langkah cepat Mentan Amran berhasil memenuhi ketersediaan beras nasional, di mana lebih dari 2 juta ton beras tersedia di gudang-gudang Bulog. Baginya, angka sebanyak itu adalah angka tertinggi mengingat Indonesia baru saja melewati el nino parah sepanjang sejarah.
“Ini cadangan beras kita mencapai 2 juta ton, di mana ini adalah angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” katanya. Disisi lain, Cindy juga mengapresiasi langkah cepat lainnya yaitu kebijakan menarik kembali 40 ribu penyuluh pertanian ke Kementan. Kata Cindy, langkah cepat tersebut diyakini mampu memberi hasil optimal pada pencapaian pangan di masa depan.
“Upaya pemerintah untuk menarik seluruh kewenangan dan pengelolaan lebih dari 36.000 penyuluh pertanian lapangan atau PPL dari Pemda ke tingkat pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian adalah langkah tepat. Peran mereka dapat dimaksimalkan dengan diberikan fasilitas kerja yang baik serta keilmuan yang up-to-date,” katanya.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) juga mengapresiasi keberanian Mentan Amran dalam memangkas regulasi kebijakan pupuk subsidi. Menurut Firman Subagyo dari Fraksi Golkar, keberanian tersebut perlu didukung bersama untuk memudahkan petani dalam berproduksi.
“Oleh karena itu keberanian Bapak Menteri (Amran Sulaiman) untuk memangkas kementerian kementerian lain tidak terlibat pada pupuk subsidi kami dukung bukan 100 persen tapi 1.000 persen,” katanya.
Menurut Firman, pemangkasan regulasi akan memberi dampak yang sangat besar terutama pada program swasembada yang ditargetkan pemerintah pada empat tahun mendatang. “Kalau itu sudah dipangkas saya yakin pak itu seperti jalan tol. Oleh karena kebijakan untuk sektor pupuk subsidi ini tidak lagi dibebankan pada orangnya, bukan kepada petaninya karena bukan program sosial. Tetapi ini program untuk meningkatkan produksi pangan,” katanya.
Di tempat yang sama, politisi PDIP, Agus Ambo Djiwa juga memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional selama tahun 2024.
“Setelah mendengarkan apa yang telah disampaikan Bapak Menteri saya mengapresiasi berbagai pencapaian yang telah dilakukan terutama pada program unggulan jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan seperti peningkatan produksi komoditas strategis serta program modernisasi pertanian,” katanya.
Sementara Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Slamet mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dengan membentuk Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian untuk mendukung optimasi lahan rawan serta pembuatan cetak sawah baru.
“Dan kami akan mensupport Ditjen Lahan dan Irigasi ini. Paling tidak antara kebutuhan pertanian dengan kenaikan produksi bisa dioptimalkan,” jelasnya.
Sebelumnya Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi capaian dan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah bekerja keras memenuhi produksi dalam negeri sehingga Indonesia menjadi salah satu negara terkuat di dunia terutama disaat menghadapi ancaman krisis multidimensi.
“Apresiasi saya kepada Menteri Pertanian dan timnya, terimakasih langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Jokowi kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita menghadapi el nino sekaligus la nina kita mampu menghadapi,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (2/12/2024).
Berita Terkait
-
Kadernya Disanksi Etik, PDIP Kecam Sikap MKD DPR Soal 'Partai Cokelat'
-
Batal Audiensi dengan PPATK Bahas RUU Perampasan Aset, Baleg DPR: Ini Isunya Cukup Sensitif
-
DPR Usul TNI Dilibatkan Berantas Judi Online, Aset Sitaan Bisa untuk Prajurit
-
Miris! DPR Puji Kapolri Setinggi Langit di Tengah Marak Kasus Polisi Tembak Warga Sipil
-
Tampilkan Data yang Bagus, Legislator PKB Bilang Ini ke PLN di Rapat DPR
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
Terkini
-
Bullion Connect 2025: Forum Pemerintah Dorong Penguatan Ekosistem Bulion Nasional
-
Medical Advisory Board, Langkah AdMedika Dalam Perkuat Tata Kelola Medis
-
Ajang Anugerah Media Humas - Komdigi 2025: Telkom Raih Dua Penghargaan Terbaik
-
Emas Antam Terjungkal, Harganya Lebih Murah Jadi Rp 2.322.000 per Gram
-
Gelar RUPSLB, CRSN Tambah Portofolio Bisnis
-
Daftar Maskapai Pindah ke Terminal 1B Bandara Soetta, Mulai Berlaku Pekan Ini
-
Rupiah Kian Tertekan, Dibuka Melemah ke Rp16.754 per Dolar AS
-
IHSG Terus Meroket, Betah Naik di Level 8.400
-
BI Bakal Hati-hati Kelola Utang Indonesia yang Tembus Rp 7.092 Triliun
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor