Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pentingnya transparansi dalam penentuan harga obat untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan mahalnya harga obat di Indonesia agar bisa segera diatasi.
"Harga obat di satu rumah sakit bisa sangat berbeda dengan rumah sakit lainnya di dalam negeri," kata Budi, pada Kamis (12/12/2024), seperti yang dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa transparansi ini diperlukan baik untuk obat generik yang bermerek maupun untuk obat inovatif. Budi menambahkan bahwa harga obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan harga di negara tetangga.
Menurut Budi, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya harga obat-obatan, termasuk proses pemasaran dan distribusi. Dengan adanya transparansi, isu-isu yang ada dapat diketahui dan diselesaikan.
Budi juga menekankan perlunya keseimbangan antara efikasi obat dan profitabilitas bisnis agar industri layanan kesehatan dapat berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah, di antaranya adalah melakukan negosiasi harga obat.
Ia menyebutkan pentingnya peninjauan teknologi kesehatan (Health Technology Assessment/HTA) sebagai upaya untuk memantau inovasi obat yang sedang dikembangkan. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga berupaya mempercepat proses sertifikasi obat sehingga inovasi dalam layanan kesehatan dapat segera diakses oleh masyarakat. Budi berharap BPOM dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan sertifikasi dan izin edar untuk obat-obat inovatif.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menambahkan bahwa untuk mendukung pengembangan obat inovatif, pihaknya telah mempercepat proses sertifikasi obat dari semula 300 hari kerja menjadi hanya 90 hari kerja. Selain itu, mereka juga menjembatani kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri untuk menghasilkan produk baru yang inovatif dari hasil riset.
Taruna menjelaskan bahwa banyak mahasiswa memiliki ide-ide cemerlang, namun terhambat oleh masalah pendanaan, sementara industri sering terkendala dalam berinovasi karena fokus pada aspek bisnis.
Baca Juga: Informasi Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Usai Kelas 1,2,3 Dihapus
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Multiplier Effect Industri Hulu Migas, Dukung Perekonomian Daerah
-
Harga Minyak Naik Tipis, Investor Ragukan Kesepakatan AS-Iran Tercapai
-
Harga Pangan Nasional 7 Mei 2026: Bawang Merah Meroket, Cabai dan Minyak Goreng Ikut Naik
-
Kurs Rupiah Hari Ini 7 Mei 2026 Naik ke Rp17.336, Ini Penyebabnya
-
BI: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Pendorong Ekonomi Indonesia Meroket
-
IHSG Lanjutkan Tren Penguatan Pagi Ini, Melesat ke Level 7.100
-
Hari Buruh Internasional, Serikat Pekerja Pegadaian Makassar Gelar Pekan Olahraga dan Seni
-
Emas Antam Terus Meroket, Hari Ini Harganya Rp 2,84 Juta/Gram
-
Ngeri! Macet Jabodetabek Rugikan RI Rp 100 T, BUMN Ini Punya Solusinya
-
BI dan ASEAN+3 Siaga! Ancaman Krisis Ekonomi Global Kian Nyata