PPN Berlaku 12 Persen, Tarif Bus Damri Hingga Kereta Api Naik Tahun Depan?

Suara.com - Pemerintah telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang. Namun, pengenaan PPN 12 persen ini hanya berlaku pada barang/jasa mewah.

Lantas, apakah PPN 12 persen ini berlaku untuk tarif transportasi bus Damri dan kereta api?

Menanggapi kenaikan PPN 12 persen ini, Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin menegaskan, tarif transportasi umum tidak dikenakan biaya PPN 12 persen.

Sehingga, otomatis tarif bus Damri tidak akan berdampak dari kenaikan PPN 12 persen tersebut.

"Sekarang keterangan tertulis Nomor 3 Tahun 2024 terkait PPN 12 persen, public transport sudah tertulis tidak kena PPN, karena ini kan untuk kemaslahatan masyarakat banyak," ujar Setia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Begitu juga, tarif layanan semua kereta api yang tidak dikenakan PPN 12 persen. Sehingga, masyarakat tidak perlu resah harga tiket kereta api baik KRL maupun jarak jauh ikut mengalami kenaikan.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo, yang meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan PPN 12 persen.

"Sudah jelas kita nggak kena sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," ucap Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memaparkan, tarif PPN sebesar 12 persen tidak akan berlaku untuk barang-barang yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk bahan pokok penting, pemerintah memberikan fasilitas bebas PPN.

Baca Juga: Kenaikan PPN: Langkah Lebih Adil untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

Beberapa contoh bahan pokok yang akan tetap bebas PPN meliputi beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu, gula konsumsi, serta layanan pendidikan, kesehatan, transportasi umum, tenaga kerja, serta jasa keuangan dan asuransi. Selain itu, vaksin polio dan pemakaian air juga termasuk dalam kategori bebas PPN.

"Untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, tarif PPN-nya akan diberlakukan fasilitas 0 persen, sehingga seluruhnya akan bebas PPN. Ini adalah salah satu bentuk perhatian kami terhadap kebutuhan dasar," ujar Ailangga.