Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan mulai Senin kemarin (6/1/2025) oleh pemerintah telah membawa angin segar bagi jutaan anak Indonesia.
Selain memenuhi kebutuhan nutrisi harian, program ini juga diharapakan memberikan dampak positif yang lebih luas.
Meski demikian ada sejumlah catatan yang perlu dikritisi dari adanya program janji politik andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Dalam sebuah laporan lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) bertajuk "Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis" yang dipublikasikan pada akhir Desember 2024 lalu lembaga ini mengingatkan Prabowo untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan program MBG.
Dalam laporan itu Celios meminta program MBG harus dijauhkan dari kepentingan politik semata, agar tidak berubah menjadi proyek prestise yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Presiden terpilih harus ingat bahwa sebelum menjadi presiden, negeri ini telah lama dihantui oleh “bandit-bandit” yang melakukan praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai
sektor.
"Jangan sampai mereka menikam dari belakang, menyalahgunakan program ini sebagai peluang untuk menggerogoti anggaran negara demi kepentingan pribadi atau kelompok. Risiko inefisiensi anggaran
juga harus diwaspadai, terutama terkait distribusi rantai pasok yang terlalu panjang, yang bisa memperburuk ketepatan sasaran dan menghambat keberlanjutan program ini," tulis laporan itu yang dikutip Suara.com Selasa (7/1/2024).
Celios berpendapat sebuah program ambisius yang diluncurkan tanpa perencanaan matang dan mengabaikan potensi risiko berpotensi menuai kritik tajam. Alhasil program yang digadang-gadang akan membawa perubahan signifikan justru berujung pada kerugian bagi masyarakat luas.
"Program yang dijalankan tanpa rencana matang, ambisius, dan melalaikan mitigasi risiko sering kali hanya menjadi jalan pintas untuk mengenyangkan segelintir orang.” tulis Celios.
Pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri menganggarkan Rp71 triliun untuk program MBG tahun 2025. Sebagai janji politik, program ini sudah pasti akan dijalankan. Namun, di balik janji gemilang tersebut, program MBG dihadapkan pada berbagai pertanyaan kritis terkait efektivitas implementasi, keberlanjutan, transparansi pengelolaan anggaran hingga model penyaluran MBG.
Baca Juga: CEK FAKTA: Hakim Kasus Harvey Moeis Disuap Rp50M
Apakah program MBG akan bisa mencapai daerah-daerah terpencil, atau hanya akan berfokus pada wilayah perkotaan yang lebih mudah dijangkau? Ketimpangan distribusi akan mengakibatkan ketidakadilan dan memperparah persepsi negatif bahwa program ini hanya sekadar pencapaian janji kampanye.
Terakhir, di balik janji besar yang ditawarkan, banyak yang melihat program makan bergizi gratis ini sebagai langkah yang terlalu ambisius dan kurang realistis. Berbagai persoalan mendasar yang menyangkut pembiayaan, logistik, pelibatan militer dalam dapur umum, kontrol mutu, efektivitas pelaksanaan, dan transparansi harus diatasi terlebih dahulu agar program ini tidak menjadi beban anggaran.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga