Suara.com - Chevron berencana memangkas tenaga kerjanya hingga 20% pada akhir tahun 2026, seiring dengan dimulainya upaya pemangkasan biaya yang lebih luas.
Perusahaan tersebut mengatakan bahwa pengurangan tersebut akan menyederhanakan strukturnya dan memungkinkannya untuk bertindak lebih cepat, sehingga memposisikan perusahaan dengan lebih baik untuk pertumbuhan jangka panjang.
Dilansir BBC, raksasa minyak AS itu mempekerjakan 46.500 orang secara global pada akhir tahun 2023, yang berarti pemangkasan tersebut dapat memengaruhi sebanyak 9.000 karyawan.
Selain itu Chevron tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang di mana pemangkasan tersebut akan dilakukan. Perusahaan tersebut mengatakan bulan lalu bahwa mereka ingin menjual sebagian asetnya dan memperluas penggunaan robot dalam operasinya, sebagai bagian dari upaya untuk menemukan penghematan sebesar 2 miliar hingga 3 miliar dollar AS.
Mereka juga telah memangkas belanja modal, meskipun produksi keseluruhan diperkirakan akan tumbuh 6% per tahun selama dua tahun ke depan berkat sumur-sumur baru di negara-negara seperti Kazakhstan.
Secara terpisah, perusahaan tersebut telah melihat upayanya untuk mengakuisisi produsen minyak Hess terhenti, di tengah pertempuran hukum dengan pesaingnya Exxon.
Ketenagakerjaan di sektor minyak dan gas di AS telah menurun tajam selama dekade terakhir, bahkan saat produksi terus meningkat.
Selain itu, beberapa tahun terakhir telah terjadi gelombang merger, karena perusahaan mencoba menghindari lonjakan pertumbuhan yang menyebabkan lonjakan pasokan minyak dan gas serta penurunan laba di masa lalu.
Mark Nelson, wakil ketua Chevron Corp, mengatakan perusahaan yakin perubahan pada struktur organisasi akan meningkatkan standarisasi, sentralisasi, efisiensi, dan hasil.
Baca Juga: Bapanas Usulkan HET MinyaKita Wilayah Timur Naik
"Kami tidak menganggap enteng tindakan ini dan akan mendukung karyawan kami selama masa transisi. Namun, kepemimpinan yang bertanggung jawab mengharuskan diambilnya langkah-langkah ini untuk meningkatkan daya saing jangka panjang perusahaan kami bagi karyawan, pemegang saham, dan komunitas kami," jelasnya.
Berita Terkait
-
Jelang May Day, Pemerintah Siapkan Aturan Baru Outsourcing dan Satgas PHK
-
Siapa Pemilik Toba Pulp Lestari? Perusahaan yang Diisukan PHK Massal 80 Persen Karyawan
-
Izin Konsesi Dicabut Prabowo, Toba Pulp PHK Hampir Semua Karyawan
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Trump Ngambek Soal Nuklir, Buntu Negosiasi AS-Iran Bikin Harga Minyak Jadi USD 107
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Terkini
-
Dana Asing Keluar Rp 2 Triliun dari Pasar Saham RI Hari Ini, Paling Banyak di BCA
-
Terpusat di Jawa dan Tergantung Musim, Masalah Stabilitas Stok Pangan Indonesia
-
Purbaya Ultimatum Asosiasi Reksa Dana: Sekarang Saya Ikut Awasi, Macam-macam Saya Hajar!
-
Cegah Diabetes hingga Hipertensi, Pemerintah Siapkan Label Khusus di Makanan
-
Bahlil Ngaku Tak Bisa Tidur Mikirin Pasokan LPG
-
Purbaya Dibilang Gila Usai Sebut IHSG Bisa Tembus 28.000 di 2030
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Industri Budaya dan Kreatif Sumbang 3 Persen PDB Global, Peluang Identitas Lokal RI Mendunia
-
Putusan KPPU Tuai Kritik, Metodologi Denda Pindar Dinilai Tak Jelas
-
Tiru India, OJK Ingin Investor RI Lebih Punya Banyak Reksa Dana