Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menyelesaikan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini bertujuan untuk memastikan pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang belum menerimanya.
“Saat ini, kami sedang memproses perhitungan dan pendataan. Perpres juga sedang dalam tahap finalisasi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Jumat.
Menkeu menjelaskan bahwa dosen yang belum dan akan segera menerima tunjangan kinerja meliputi beberapa kategori. Pertama, dosen di PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerapkan sistem remunerasi bersama dosen PTN satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
Kedua, dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang saat ini sudah menerima tunjangan profesi tetapi belum mendapatkan tunjangan kinerja.
Sri Mulyani memastikan bahwa Perpres terkait pemberian tunjangan kinerja bagi dosen tersebut akan segera diselesaikan.
“Keputusan mengenai tunjangan kinerja untuk dosen PTN satker di lingkungan Kemendikti Saintek, dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, serta dosen PNS LLDIKTI dan dosen di kementerian/lembaga lainnya, sedang dalam proses finalisasi Perpres. Ini akan diselesaikan dalam waktu dekat,” jelasnya.
Sementara itu, untuk dua kategori dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya, yaitu dosen di PTN Badan Hukum (PTNBH), mereka telah dan akan terus menerima tunjangan kinerja atau remunerasi sesuai standar PTNBH.
Selain itu, dosen di Perguruan Tinggi (PT) kategori BLU yang sudah menerapkan sistem remunerasi juga telah mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi.
Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Menkeu, saat ini terdapat total 97.734 dosen dari empat kategori dosen ASN tersebut yang akan terdampak oleh kebijakan ini.
Baca Juga: Mau Jadi Perwira Polisi? Cek Besaran Gaji dan Tunjangan Lulusan Akpol di Sini!
Dengan adanya Perpres ini, diharapkan semua dosen di berbagai kategori PTN dapat menerima tunjangan kinerja secara adil dan merata, sehingga mendukung kesejahteraan dan kinerja mereka dalam dunia pendidikan tinggi.
Berita Terkait
-
Kena Imbas Efisiensi Anggaran, Tunjangan Keluarga Pahlawan Kini Disetop Pemprov Jakarta
-
Gaji & Tunjangan Deddy Corbuzier Setara Bayaran 270 Kader Posyandu
-
Diundang Sebagai Dosen Tamu, Anies Bongkar Rahasia Jadi Pemimpin Hebat, Warganet: Gibran Kapan?
-
Ramadan Sebentar Lagi, Kapan THR 2025 Akan Cair?
-
Mau Jadi Perwira Polisi? Cek Besaran Gaji dan Tunjangan Lulusan Akpol di Sini!
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
-
Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
-
Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
-
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
-
Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
-
Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
-
Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat