Suara.com - International Council on Clean Transportation (ICCT) menyatakan Indonesia berpotensi menghemat anggaran subsidi energi hingga Rp4,984 triliun pada tahun 2060 apabila adopsi kendaraan listrik (EV) dapat dipercepat secara menyeluruh.
Temuan tersebut termuat dalam laporan terbaru ICCT yang berjudul Roadmap to Zero: The pace of Indonesia’s electric vehicle transition.
Managing Director ICCT, Ray Minjares, menyampaikan bahwa laporan tersebut menyajikan dua skenario pertumbuhan EV guna mendorong Indonesia mencapai target net zero emissions pada 2060.
Laporan tersebut menyatakan kendaraan roda dua dan tiga diproyeksikan mencapai adopsi penuh (100 persen) pada tahun 2040. Sementara itu, kendaraan roda empat, bus, serta truk baik sedang maupun berat diperkirakan mencapai 100 persen adopsi pada tahun 2045.
"Dalam skenario net-zero, pengurangan konsumsi bahan bakar cair kumulatif hingga 2060 diperkirakan mencapai 5,1 hingga 6,7 miliar barel setara minyak, yang berarti subsidi energi dapat dihemat antara Rp3,960 triliun hingga Rp4,984 triliun," ujar Ray Minjares seperti dikutip, Minggu (16/2/2025).
Laporan tersebut juga menunjukkan proyeksi yang lebih optimis, yaitu best practice. Kendaraan roda dua dan tiga, dengan skenario best practice, dapat mencapai adopsi 100 persen pada tahun 2037, sedangkan kendaraan roda empat, bus, dan truk diperkirakan mencapai target 100 persen pada tahun 2040.
Ray menerangkan, kedua skenario tersebut dipandang memiliki manfaat besar bagi kondisi iklim serta perekonomian Indonesia.
Selain keuntungan ekonomi, peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke EV diharapkan mampu mengurangi emisi karbon dioksida (CO) sebesar 2,4 hingga 3,1 gigaton. Ray Minjares menekankan bahwa sektor transportasi di Indonesia menyumbang sekitar 22% dari total emisi energi.
"Dampak polusi dari pembakaran bahan bakar fosil ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan 4.500 kematian dini setiap tahunnya, belum termasuk kasus asma, hilangnya hari kerja, dan dampak sosial lainnya," kata dia.
Baca Juga: Daya Beli Lemah, Pelaku Usaha Perlu Kelola Bisnis dengan Cermat
ICCT berharap temuan dalam laporan tersebut dapat mendorong kebijakan pemerintah untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi beban subsidi energi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emissions pada tahun 2060.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 9 Mei 2026: Antam Turun, UBS dan Galeri24 Stabil
-
Pertamina-Departemen Energi Amerika Serikat Bahas Penguatan Pasokan Energi & Infrastruktur Strategis
-
Anomali Wisatawan RI, Kini Incar Tanggal Kembar Demi Tiket Murah
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026