Viral Ormas Pemuda Pancasila Segel Pabrik Diduga Karena Tidak Mau Bayar Setoran

Suara.com - Viral Ormas diduga Pemuda Pancasila (PP) menyegel sebuah pabrik tidak mau membayar setoran atau THR.

“Tidak mau bayar uang keamanan atau THR, akhirnya pabrik disegel oleh ormas PP Selama negara masih piara ormas preman ini, jgn harap investor berani buka pabrik di negara sendiri. Banyak pengusaha RI sdh buka pabrik di Vietnam yg notabene komunis tapi keamanan usaha terjamin,” tulis akun Twitter yang membagikan video penyegelan pabrik oleh PP tersebut.

Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari PP mengenai aksi penyegelan tersebut. Namun, publik sudah menyematkan citra arogan pada salah satu organisasi tertua di Indonesia ini. PP pernah terlibat bentrok dengan Forum Betawi Rempung (FBR) di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 2021 lalu.

Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno juga jadi perbincangan usai rumahnya digeledah KPK Februari 2025 lalu buntut dari kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Kasus ormas yang meresahkan dunia industri memang bukan pertama kali terjadi. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani telah menerima keluhan dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) soal hilangnya investasi senilai ratusan triliun akibat ulah dari sekelompok organisasi masyarakat atau ormat.

Rosan pun berjanji akan lebih proaktif mendekati masyarakat di sekitar kawasan industri. Dia memberikan pemahaman jika satu industri masuk, maka ekonomi masyarakat pun ikut tumbuh. Misalnya dengan membuka jasa penginapan atau penyedia makanan bagi para pelaku industri.

Sebelumnya, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, mengatakan aksi premanisme oleh ormas bisa bikin ekonomi Indonesia melambat karena kegagalan investasi. "Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta pekan lalu seperti dilansir Antara.

Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

"Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," kata Sanny melanjutkan.

Baca Juga: Buat Apa Ada Film Pabrik Gula Versi Uncut?

Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas. "Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional. "Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar," kata dia pula.

Selain itu, ia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri. "Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya," kata dia.

Salah satu aksi ormas yang mendemo pabrik pernah terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 2021 lalu. Iring-iringan ratusan kendaraan motor, mobil memenuhi area jalan mulai dari Delta Mas hingga Kawasan Industri Greenland International Industrial Center atau GIIC.

Informasi yang beredar, iring-iringan kendaraan adalah kelompok organisasi massa (Ormas) yang hendak melakukan orasi di kawasan tersebut. Informasi dari akun instagram @cikarangdaily, sedikitnya ada 16 kelompok ormas yang melakukan orasi atau demo di kawasan tersebut.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni