Suara.com - Kolaborasi pengembangan sektor koperasi dan UMKM terus ditingkatkan oleh pemerintah, bukan hanya akses permodalan, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha mulai dari sisi manajemen keuangan, hingga daya saing pelaku usaha kecil termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Dalam hal ini, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menggandeng pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi dari level desa dengan kehadiran koperasi dan UMKM. Salah satunya, LPDB memulai kerja sama dengan Pemerintah Kota Kendari untuk memajukan koperasi dan UMKM.
Direktur Utama LPDB Supomo menjelaskan, kolaborasi dengan Pemerintah Kota Kendari untuk pelaku UMKM dan Koperasi siap ditindaklanjuti lebih intensif.
Supomo menerangkan, LPDB sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada penyaluran dana bergulir kepada koperasi-koperasi di Indonesia ini sangat terbuka untuk kolaborasi program pengembangan koperasi dan UMKM.
"Kita kolaborasikan dengan program LPDB untuk mengangkat para UMKM yang ada di daerah. Sedangkan LPDB nanti bisa mengangkat sektor koperasinya," ujar Supomo seperti dikutip, Jumat (28/3/2025).
Adapun, lanjut Supomo, kolaborasi ini akan mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung kepada koperasi dan koperasi tersebut menjadi wadah bagi para UMKM yang kedepannya bisa mendapatkan penyaluran dana bergulir.
"Jadi kooperasi nanti akan mewadahi para UMKM itu. Jadi ada beberapa yang akan kita
indah lanjuti supaya kolaborasi ini. Dan ini memang sangat tidak mungkin kalau kita tidak melakukan kolaborasi dan sinergi," kata dia.
Menurutnya dengan kolaborasi program antara LPDB dengan pemerintah kota, maka program yang dijalankan bisa semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Karena LPDB adanya di Jakarta. Tapi kalau ini bisa kita sinergikan, Insya Allah program pemerintah bisa berjalan, karena tujuan akhirnya mengangkat perekonomian dengan koperasi san UMKM," imbuh dia.
Baca Juga: LPDB Nilai Koperasi Merah Putih Jadi Angin Segar Pengembangan Ekonomi Desa
Sementara, Walikota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, pengembangan sektor produktif di Wilayah Kendari perlu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan LPDB untuk mengembangkan potensi sektor koperasi dan UMKM.
Menurutnya, Pemerintah Kota Kendari telah memiliki program bantuan pinjaman atau pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan tanpa jaminan dan bebas bunga.
Namun demikian pihaknya ingin mengembangkan lebih lanjut sektor UMKM dengan berkolaborasi bersama LPDB agar program yang dijalankan semakin bermanfaat bagi masyarakat.
"Jadi pemerintah Kota Kendari, Alhamdulillah pagi hari ini tadi sampai menjelang siang kami diterima oleh Direktur Utama LPDB, Pak Supomo. Dan Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dan siap untuk berkolaborasi
untuk mengembangkan para pengusaha UMKM kita. Jadi memang kami butuh support dari LPDB ini untuk bagaimana
bisa mewujudkan cita-cita kami pemerintah kota," imbuh Siska.
Adapun pontensi ekonomi di wilayah Kota Kendari masih cukup banyak mulai dari sektor perikanan, hortikultura, kuliner, dan juga pariwisata.
Dukung Koperasi Merah Putih
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026