Suara.com - Ekonom Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Syafrudin Karimi menilai kebijakan tarif impor Donald Trump menciptakan kekacauan yang disengaja dengan membuat perhatian global tersita oleh turbulensi ekonomi sehingga dunia tidak fokus pada penderitaan seperti di Gaza.
"Kebijakan tarif Trump bukan sekadar soal neraca perdagangan, melainkan mencerminkan arsitektur kekuasaan global yang memungkinkan kekejaman tetap berlangsung selama angka ekonomi terlihat 'stabil'," kata ekonom Unand Syafrudin Karimi di Padang seperti dikutip Antara, Senin (14/4/2025).
Syafrudin mengatakan kebijakan ekonomi dalam bentuk tarif bukanlah alat netral sebab digunakan tidak hanya untuk melindungi ekonomi domestik, tetapi juga untuk mengatur ulang narasi global, mengalihkan perhatian dari kejahatan kemanusiaan dan melindungi kepentingan geopolitik tertentu.
Lebih jauh, dunia saat ini berada di persimpangan sejarah dimana satu sisi stabilitas ekonomi menjadi kebutuhan mutlak dan di sisi lain terdapat suara-suara kemanusiaan tengah tenggelam di bawah beban diplomasi dan ketakutan.
Kebijakan tarif Trump dan kebungkaman terhadap Gaza, kata dia, adalah dua wajah dari kekuatan yang sama yakni kekuasaan yang menekan lewat ekonomi dan membungkam lewat ketakutan.
Selama dua tahun terakhir semakin sedikit negara yang secara terbuka mengecam kekerasan sistemik di Gaza dan salah satu alasannya ialah ketakutan terhadap pembalasan ekonomi dari negara-negara besar terutama Amerika Serikat.
Ia menilai ketika hubungan dagang menjadi senjata diplomatik, maka solidaritas kemanusiaan pun dijadikan sandera. Terbukti dengan negara-negara yang menggantungkan diri pada ekspor ke Amerika atau menerima bantuan militer dan keuangan lebih cenderung memilih diam.
"Inilah wajah ekonomi global hari ini yakni efisien, tapi membungkam," katanya.
Menurutnya, Indonesia dan dunia harus sadar bahwa menolak tarif sepihak dan berdiri bersama Gaza bukanlah dua agenda terpisah, melainkan satu perjuangan yang sama untuk menjaga integritas dunia yang manusiawi.
Baca Juga: Dilema Ekonomi Kretek: Perempuan di Balik Asap dan Rupiah
"Sudah saatnya melihat ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi sebagai ruang moral," tegasnya.
Indonesia terdampak langsung oleh tarif proteksionis Amerika Serikat dimana produk tekstil, komponen elektronik dan hasil industri manufaktur lainnya menjadi sasaran tarif tinggi yang mampu menyebabkan efek domino yang luas hingga soal pengangguran, kemiskinan, bahkan kontraksi konsumsi rumah tangga.
Namun di saat yang sama, Indonesia juga memiliki posisi diplomatik dalam membela Palestina. Inilah dilema moral dan politik yang tidak mudah yakni tetap menjaga suara kemanusiaan sembari menghadapi tekanan ekonomi global yang nyata.
Lebih lanjut, Indonesia tidak boleh hanya menjadi korban dan seharusnya mengambil beberapa langkah strategis di antaranya diversifikasi pasar ekspor khususnya ke Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan.
Kemudian, melakukan diplomasi perdagangan berbasis solidaritas untuk membentuk blok dagang alternatif dengan nilai kemanusiaan serta mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang tepat sasaran khususnya di sektor padat karya dan pasar domestik.
Termasuk pula melakukan penguatan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor utama dan Indonesia dapat menginisiasi forum internasional yang membahas etika perdagangan global sebagai sebuah upaya untuk menyeimbangkan logika pasar dengan nurani kemanusiaan.
Sebelumnya Trump telah memicu perang dagang terhadap negara-negara di dunia dengan penerapan tarif impor yang tinggi, kebijakan ini sontak merugikan perusahaan dan konsumen Amerika melalui kenaikan harga, tetapi juga mengganggu rantai pasok global dan memicu ketidakpastian investasi. Meskipun Trump berdalih kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan, data ekonomi menunjukkan dampak negatif yang signifikan pada sektor-sektor tertentu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026